Sumber :
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
VIVA.co.id
- Kementerian Dalam Negeri sedikit meragukan enam daerah tak punya cukup uang untuk yang menyelenggarakan Pilkada pada Desember 2015. Enam daerah itu ialah Kabupaten Kaur dan Bengkulu Utara (Bengkulu), Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara), Kota Bitung (Sulawesi Utara), Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Supiori (Papua).
Menurut Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, keenam daerah itu memang menyatakan tak punya cukup dana untuk penyelenggaraan pilkada. Tetapi Kemendagri akan terlebih dahulu memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Menurut Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, keenam daerah itu memang menyatakan tak punya cukup dana untuk penyelenggaraan pilkada. Tetapi Kemendagri akan terlebih dahulu memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
“Akan kami lihat karena mereka pasti ada uang. Yahukimo dan Supiori, saya yakin mereka punya uang. Akan kami fasilitasi. Kami akan bedah APBD-nya,” kata Reydonnyzar kepada wartawan di Jakarta pada Senin malam, 20 April 2015.
Reydonnyzar mencontohkan Kota Bitung yang hanya mampu menganggarkan Rp3,5 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada. Kemampuan fiskal daerah itu memang terbatas tetapi masih ada kemungkinan anggaran Pilkada ditingkatkan.
Untuk mempercepat proses pendanaan dan pencairan dana Pilkada, Kemendagri akan menerbitkan radiogram sebagai dukungan optimalisasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal itu untuk efektifitas tugas KPU.
Sebanyak sebelas daerah yang tak mengirim delegasi dalam pertemuan itu segera dimintai konfirmasi mengenai kesiapan dan ketersedian dana penyelenggaraan pilkada. Sebelas daerah itu, di antaranya, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Majene, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yalimo, Kota Balikpapan, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Nias Selatan.
Secara umum, kata Reydonnyzar, sebanyak 68 kota/kabupaten siap menyelenggarakan Pilkada. Kemendagri pun mengetahui kemampuan fiskal masing-masing daerah. “Masa duit triliunan tetap tidak bisa menganggarkan dana untuk pilkada” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
“Akan kami lihat karena mereka pasti ada uang. Yahukimo dan Supiori, saya yakin mereka punya uang. Akan kami fasilitasi. Kami akan bedah APBD-nya,” kata Reydonnyzar kepada wartawan di Jakarta pada Senin malam, 20 April 2015.
