Sumber :
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
VIVA.co.id
- Kementerian Dalam Negeri sedikit meragukan enam daerah tak punya cukup uang untuk yang menyelenggarakan Pilkada pada Desember 2015. Enam daerah itu ialah Kabupaten Kaur dan Bengkulu Utara (Bengkulu), Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara), Kota Bitung (Sulawesi Utara), Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Supiori (Papua).
Menurut Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Reydonnyzar Moenek, keenam daerah itu memang menyatakan tak punya cukup dana untuk penyelenggaraan pilkada. Tetapi Kemendagri akan terlebih dahulu memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
“Akan kami lihat karena mereka pasti ada uang. Yahukimo dan Supiori, saya yakin mereka punya uang. Akan kami fasilitasi. Kami akan bedah APBD-nya,” kata Reydonnyzar kepada wartawan di Jakarta pada Senin malam, 20 April 2015.
Reydonnyzar mencontohkan Kota Bitung yang hanya mampu menganggarkan Rp3,5 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada. Kemampuan fiskal daerah itu memang terbatas tetapi masih ada kemungkinan anggaran Pilkada ditingkatkan.
Untuk mempercepat proses pendanaan dan pencairan dana Pilkada, Kemendagri akan menerbitkan radiogram sebagai dukungan optimalisasi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal itu untuk efektifitas tugas KPU.
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Baca Juga :
KPUD DKI Akui Syarat Jalur Independen Sulit
Baca Juga :
KPU Belum Putuskan Mekanisme Cuti Bagi Petahana
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI
Alasannya, saat ini masih sibuk bicarakan cagub daerah lain.
VIVA.co.id
10 Agustus 2016
Baca Juga :
