VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo yang tetap melakukan eksekusi mati pada para pengedar narkoba. Menurut Fahri, sikap Presiden itu sebagai bukti ketegasan Indonesia memerangi narkoba.
"Benar, Presiden menunjukkan kita tak main-main terhadap narkoba. Produsen dan distributor hukum mati," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 28 April 2015.
Apa yang diputuskan Presiden menolak grasi bandar narkoba sudah tepat. Ia pun meminta Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-moon agar tidak ikut campur.
"Narkoba kan kejahatan terhadap nyawa, maka dibalasnya, ya nyawa juga," ujar Fahri.
Fahri meminta Jokowi tidak perlu menghiraukan tekanan dari negara lain, termasuk pernyataan Ban Ki-Moon yang menentang eksekusi tersebut. Politisi PKS ini menjelaskan, selama ini, PBB menerapkan standar ganda dalam eksekusi mati.
"Nyawa orang Indonesia terancam di Arab Saudi mereka diam, tapi giliran nyawa mereka seperti mahal betul," katanya.
Ia meminta PBB jangan ajari Indonesia terkait kemanusiaan. Itu sudah ada di Indonesia.
Sementara itu, politisi PPP, Arsul Sani, menambahkan bahwa Ban terlalu dalam memasuki urusan Indonesia. Ia meminta tokoh asal Korea Selatan itu melihat Amerika Serikat.
"Sekjen PBB jauh amat melihat Indonesia, lihatlah di AS, dari 52 negara bagian masih 36 yang menetapkan hukuman mati, kok Ban Ki-Moon nggak pernah ngomong?" tuturnya.
Anggota Komisi III DPR ini meminta Ban tidak mengomentari kasus per kasus. Jika serius, dia mengimbau PBB membentuk advokasi untuk meyakinkan anggota untuk meniadakan hukuman mati.
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
Kepolisian harusnya tenang dan tidak mempermasalahkan Haris Azhar.
