Sumber :
- VIVAnews/Umi Kalsum
VIVA.co.id
- Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, berpendapat bahwa pengelolaan haji di Indonesia tak bisa disamakan dengan di negara lain. Soalnya jumlah jemaah haji Indonesia adalah terbanyak di dunia dan tingkat kerumitan serta permasalahannya pasti berbeda.
"Sering kita mendengar orang membandingkan penyelenggaraan haji Indonesia dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Tentu tidak bisa disamakan. Dipastikan persoalan haji Indonesia lebih rumit dan kompleks," katanya melalui pesan elektronik pada Minggu, 3 Mei 2015.
Baca Juga :
Keluarga Korban Crane Menanti Janji Arab Saudi
"Hanya saja, penyelenggaraan haji di Malaysia lebih fleksibel. Penentuan ongkos haji, misalnya, tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Di kita, setiap tahun ongkos haji harus dibahas oleh pemerintah bersama DPR," katanya.
Ke depan, seiring dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), penentuan BPIH bisa dilakukan sekali lima tahun. Pemerintah pun bisa bekerja lebih cepat, tidak perlu menunggu keputusan DPR dan penerbitan Keputusan Presiden tentang BPIH.
"Poin saya, penyelenggaraan haji Indonesia belum tentu lebih buruk dari negara-negara lain. Karena itu, kita tidak boleh merasa selalu tertinggal. Betul, masih banyak yang perlu disempurnakan. Itulah yang menjadi tugas kita semua sehingga semakin hari semakin baik," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ke depan, seiring dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), penentuan BPIH bisa dilakukan sekali lima tahun. Pemerintah pun bisa bekerja lebih cepat, tidak perlu menunggu keputusan DPR dan penerbitan Keputusan Presiden tentang BPIH.