- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo meminta pencairan dan penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diawasi dan dijaga, serta diaudit.
Presiden tidak ingin pelaksanaan anggaran yang mencapai triliunan rupiah ini, menjadi masalah di kemudian hari.
"Misalnya, anggaran desa gede banget loh dan ditransfer ke desa. Saya akan tanya, kontrol dan pengawasannya seperti apa. Karena, setiap tahun akan membesar itu. Inilah tugas kita semuanya, tugas BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," kata Presiden Joko Widodo, di Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2015, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu 13 Mei 2015.
Jokowi juga meminta, agar BPKP mengawasi pelaksanaan mega proyek lainnya yang dilaksanakan pemerintah. "Dan, juga yang di luar kementerian, misalnya proyek (listrik) 35 ribu megawatt, proyek sangat besar," kata Presiden.
Menurut dia, jumlah anggaran yang dikucurkan pemerintah sangat besar. Bahkan, ada tambahan-tambahan setiap tahunnya. Sehingga, perlu diawasi.
"Supaya didampingi, dikawal, dicek, diawasi, saya tidak mau yang mengerjakan ragu-ragu. Saya tidak mau, kalau akhirnya ini jadi masalah, karena pengawalan auditor, BPKP, dan pengawasan kalau di inspektorat tidak kuat, sehingga lepas dari kontrol," ujar Presiden.
Jumlah anggaran yang akan diberikan ke daerah, kata Presiden, akan terus ditambah oleh pemerintah.
"Misalnya juga, tahun depan setiap kabupaten kota akan kita berikan tambahan Rp100 miliar, itu juga triliunan. Pengawasan juga harus disiapkan," terang dia.
Dengan kondisi seperti itu, Presiden mengatakan bahwa ini menjadi tantangan pemerintah. Pembangunan harus optimal, agar ke depannya bisa menambah ruang fiskal pendapatan negara.
"Tentu saja, yang bisa dicapai melalui optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi, serta efektivitas dalam pengeluaran anggaran-anggaran tersebut," tutur Presiden. (asp)
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa
Dana desa yang mencapai triliunan itu rawan diselewengkan.
