Sumber :
- ANTARA FOTO/Roni
VIVA.co.id
- Isu reshuffle menteri di dalam kabinet kerja Jokowi-JK memang tengah mengemuka di tengah publik. Sejumlah nama pun diisukan akan dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh orang lain.
Tak hanya dari kalangan tokoh politik yang mengomentari soal kinerja para menteri dan rencana reshuffle tersebut. Para pendukung Jokowi pun turut menyorotinya dan salah satunya adalah Koordinator Jaringan Relawan Penjaga Nawacita (JRPN).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Tak hanya dari kalangan tokoh politik yang mengomentari soal kinerja para menteri dan rencana reshuffle tersebut. Para pendukung Jokowi pun turut menyorotinya dan salah satunya adalah Koordinator Jaringan Relawan Penjaga Nawacita (JRPN).
Mereka bersama relawan lainnya akan mendukung Jokowi untuk mencopot menteri-menteri yang tidak berpihak kepada rakyat.
"Kalau ada menteri yang berpihak kepada kepentingan pemodal besar, copot saja," kata Bunga Pratiwi, Koordinator JRPN, melalui pernyataan tertulisnya kepada
VIVA.co.id,
Minggu 17 Mei 2015.
Bagaimana pun juga, lanjut dia menteri pembantu Presiden itu harus sesuai dengan garis kebijakan ekonomi yang tunduk pada Pasal 33 UUD 1945, di mana semua kegiatan ekonomi negara harus didasari kepentingan rakyat, dan bermanfaat banyak untuk rakyat.
Sebelumnya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menegaskan partainya berkepentingan dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, suksesnya pemerintah akan berimbas positif ke partainya, namun PDIP bisa kena getah bila kinerja jelek.
Itu disampaikan Hendrawan dalam sebuah program dialog yang ditayangkan tvOne baru-baru ini.
"Sebagai partai pengusung, kami menilai kinerja kabinet. Karena sukses tidaknya berpengaruh kepada partai kami," kata Hendrawan.
Menurut dia, enam bulan sudah cukup untuk menilai performa seorang menteri apakah dia cakap atau mengecewakan. "Enam bulan sudah cukup, enam bulan masak belum bisa menilai," ujarnya.
Namun demikian, Hendrawan menegaskan, PDIP tidak bermaksud mendikte A-Z terhadap Presiden Jokowi. Mereka juga tidak ingin disebut merecoki kinerja pemerintahan. Namun, apa yang mereka suarakan adalah evaluasi terhadap performa kabinet kerja secara umum.
"Dalam konteks itulah kami memberikan penilaian, jadi harus objektif, transparan," ujarnya.
Menurut Hendrawan, PDIP pun meminta presiden untuk cepat merespons evaluasinya dengan mengganti menteri yang dinilai tidak tepat. Namun, Hendrawan buru-buru memberi catatan bahwa cepat itu tidak mesti tergesa-gesa.
"Kata secepatnya jangan berkonotasi tergesa-gesa dan terburu-buru, harus dengan pertimbangan yang masak. PDIP targetnya kinerja kabinet lebih baik," ujarnya. (one)
Halaman Selanjutnya
Mereka bersama relawan lainnya akan mendukung Jokowi untuk mencopot menteri-menteri yang tidak berpihak kepada rakyat.
