Tak Ada Uang, Panwaslu Jatim Gadaikan BPKB Mobil

Rabu, 3 Juni 2015 - 13:05 WIB
Oleh :
Penggeledahan Bawaslu Jawa Timur
Penggeledahan Bawaslu Jawa Timur
Sumber :
  • Antara/M Risyal Hidayat
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Para Ketua Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur terimbas dengan vakumnya Bawaslu Jatim yang tengah terbelit kasus korupsi. Kendala utama, soal pencairan dana pilkada yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).


Karena Bawaslu Jatim vakum, maka pencairan dana harus melalui surat keputusan (SK) Sekretaris Jenderal Bawaslu RI yang mengangkat Kepala Sekretariat di masing-masing Panwas.


"Untuk NPHD, secara administratif bisa teratasi karena ini hubungannya dengan pemda setempat. Tapi, untuk pencairan dana, Panwas masih menunggu SK dari Bawaslu pusat karena Bawaslu Jatim sedang ada masalah," ujar Ketua Panwaslu Kota Surabaya, Wahyu Haryadi, saat dihubungi
Baca Juga :
Tiga Bupati Baru di Sulsel Masih Jadi Tersangka
VIVA.co.id,
Rabu 3 Mei 2015.
Baca Juga :
Janji Unik Mirna Sang Bupati Termuda usai Dilantik


Baca Juga :
Mendagri Bisa Ambil Alih Pelantikan Bupati Konawe Selatan
Wahyu menjelaskan, dalam pencairan dana pilkada serentak tersebut, semua pejabat sekretariat di 19 panwas kabupaten/kota di Jatim harus terbentuk terlebih dahulu. Sementara, karena Kepala Sekretariat Bawaslu Jatim jadi tersangka, maka diambil alih oleh Sekjend Bawaslu RI dalam pengangkatan pejabat sekretariatan.

"Sampai sekarang SK itu belum turun. Sementara hari ini tahapan pilkada sudah dimulai," katanya.


Karena tak ingin tahapan pilkada terbengkalai, Wahyu mengatakan, beberapa Ketua Panwas di daerah mengambil inisiatif dengan menggadaikan barang berharga untuk pendanaan. Sebagian dari mereka iuran bahkan menggadaikan BPKB mobil untuk melakukan tahapan persiapan pilkada.


"Bahkan Ketua Panwaslu dari Ngawi menggadaikan BPKB mobilnya," kata Wahyu lagi.


Menurut Wahyu, Panwas di 19 Kabupaten /Kota di Jatim masih terus semangat mempersiapkan tahapan pilkada. Sambil menunggu intervensi dari Bawaslu RI, panwas di daerah bekerja dengan dana iuran para anggota untuk operasional.


"Ada kemarin dari Trenggalek yang iuran sesama anggota," tuturnya.


Tiga komisioner Bawaslu Jawa Timur beserta pejabat sekretariat telah ditetapkan sebagfai tersangka penyelewengan dana hibah Pilgub 2013 senilai Rp5,6 miliar. Polda Jatim sudah menahan beberapa tersangka dan terus memeriksa komisioner yang menjadi tersangka.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sampai sekarang SK itu belum turun. Sementara hari ini tahapan pilkada sudah dimulai," katanya.
Halaman Selanjutnya