- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id - Seleksi calon Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) diminta harus transparan dan terbuka. Pasalnya, posisi itu bukan jabatan remeh karena setara Kepala Polri atau Panglima TNI. Selain itu, posisi itu menentukan pemasukan kepada negara.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan, sumber korupsi sesungguhnya ada tiga, yakni penerimaan, pengeluaran dan perizinan. Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki kewenangan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Maka seorang Dirjen Bea Cukai harus berintegritas tinggi.
"Kalau tidak ada integritas, ya, bubar. Makanya penting pemilihan Dirjen-nya ini," ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2015.
Menurut dia, selama ini Direktorat Jenderal Bea Cukai bisa membongkar sindikat penyelundup mobil mewah dan lain-lain. Tetapi hal itu baru tahap pengungkapan saja. Sementara penangkapan pelakunya masih jauh dari memuaskan.
"Kita tidak tahu siapa pelakunya. Terlebih era Jokowi saat ini impor pangan sangat banyak masalahnya, juga manipulasinya. Karena itu tidak ada cara lain harus ada kepala Bea Cukai yang baru. Belum ada ikan besar atau orang besar karena pajak tertangkap," ujarnya menambahkan.
Dia berpendapat, panitia seleksi calon Dirjen Bea Cukai wajib transparan atau seterbuka mungkin kepada publik.
"Ini bukan pejabat ecek-ecek. Dirjen Bea Cukai ini sekelas Kapolri dan Panglima TNI. Ini menentukan pemasukan negara, juga hal lainnya," katanya.
Proses seleksi Dirjen Bea Cukai, kata Adhie, sesungguhnya adalah lahan yang basah, rawan kongkalikong dan praktik politik uang. Tetapi selagi proses pemilihannya transparan, hal itu bisa dikurangi.
"Nah, kalau tertutup, ya, selesai. Jabatan saat ini tidak ada yang lebih penting dari pejabat Bea Cukai, karena penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), salah satunya dari sana."
Sebelumnya, ada 11 nama yang masuk dalam peserta lelang jabatan Dirjen Bea Cukai seperti yang diumumkan Wakil Menteri Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi, Mardiasmo melalui laman kementerian. Kini tersisa enam nama yang berhasil melalui tahap pemeriksaan kesehatan, wawancara dengan panitia seleksi, dan penelusuran rekam jejak.
Sesuai tahapan, prosesi lelang jabatan Kementerian Keuangan, enam orang itu kemudian diwawancarai oleh Menkeu. Enam calon Dirjen Bea Cukai yang diwawancarai mantan Menteri Keuangan adalah Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta (Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai), dan Heru Pambudi (Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai).
Nama lainnya adalah Kushari Suprianto (Sekretaris DJBC), Marisi Zainuddin Sihotang (Kepala Kantor DJBC Jawa Barat), Susiwijono Mugiharso (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi), dan Syafri Adnan Baharuddin (analis kebijakan utama bidang keamanan yang juga staf ahli Kapolri).
(mus)
