- VIVA.co.id/ Anwar Sadat.
VIVA.co.id - Sekitar lima orang yang mengaku dari Komite Aksi Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad), berhasil masuk ke Gedung Nusantara III DPR, tepat di depan ruang pers dan pimpinan DPR.
Mereka lantas menggelar aksi penolakan terhadap Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Lima orang pria ini, langsung membentangkan spanduk dan berteriak "Tolak Sutiyoso, tolak Sutiyoso". Pasukan Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR, langsung bereaksi cepat meringkus pendemo dan merampas spanduknya.
Sempat terjadi aksi saling tarik antara kelima kader Kamerad itu dengan Pamdal DPR. "Caranya jangan begini dong," kata seorang Pamdal, sambil berusaha merampas spanduk massa, Senin 15 Juni 2015.
Kelima orang ini mencoba bertahan. Sambil berpegangan tangan, mereka terus meneriakkan seruang "Tolak Sutiyoso". Beruntung, tidak terjadi adu fisik. Hingga akhirnya mereka digiring ke ruang Pamdal untuk dilakukan interogasi.
Sekitar 10 menit diinterogasi, mereka akhirnya dilepaskan. Dalam keterangannya, mereka menganggap Sutiyoso patut diduga bertanggung jawab atas penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996 (Kudatuli) silam. Saat itu, Sutiyoso menjabat Pangdam Jaya. Kamerad meminta, DPR menolak Sutiyoso sebagai calon tunggal.
"Kami meminta DPR mengembalikan nama calon Kepala BIN kepada Presiden Joko Widodo untuk diganti dengan nama lain yang bersih dari permasalahan pelanggaran HAM," ujar korlap aksi, Samheru, di DPR.
Presiden Jokowi pekan lalu mengajukan nama Sutiyoso yang merupakan ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebagai calon tunggal Kepala BIN ke DPR. Selasa besok, pimpinan DPR akan membahasnya di rapat pimpinan.
Sementara itu, puluhan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan 124 (FKK-124) yang merupakan keluarga dan kerabat korban insiden berdarah kerusuhan 27 Juli 1996 menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Senin, 15 Juni 2015. Mereka juga menentang pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelejen Negara.
"Kami menuntut kasus HAM 27 juli diselesaikan. Kami juga menolak para pelaku, para jenderal berdarah untuk di tempatkan di jabatan strategis seperti sutiyoso yang akan dicalonkan oleh Presiden Jokowi menjadi Kabin," Ketua FKK-124, Kuncoro.
Kuncoro menilai, pencalonan Sutiyoso jelas mencoreng reformasi putih yang telah mereka galang sejak 1996. Dia pun menuntut Presiden Jokowi memilih Kepala BIN yang tidak terlibat catatan hitam pelanggaran HAM dan segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sembilan belas tahun silam.
"Dua bulan yang lalu kami sudah surati, agar Presiden menyelesaikan kasus-kasus HAM. Terutama kasus 27 Juli 96 seperti janji-janjinya saat kampanye," tutur Kuncoro.
Pantauan VIVA.co.id, puluhan massa FKK-124 berorasi dengan tertib. Terlihat beberapa petugas dari kepolisian berjaga-jaga mengamankan aksi tersebut. (ase)
Kepala BIN Dinilai Cari Popularitas dari Amnesti OPM
Masalah integrasi OPM mestinya diumumkan Presiden, bukan Kepala BIN.
