- VIVA.co.id/ Syaefullah
VIVA.co.id - Mabes Polri berencana membuat media informasi yang bisa diakses masyarakat. Konten berita yang disajikan menyangkut kinerja dan prestasi yang diraih Polri.
Selain sebagai sarana informasi, keberadaan media tersebut juga diklaim sebagai penyeimbang berita yang diwartakan media pada umumnya.
Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Pol Anton Charliyan, saat ini informasi begitu penting mempengaruhi situasi sosial masyarakat dan kinerja suatu lembaga, termasuk Polri.
"Opini masyarakat juga bisa terbentuk akibat informasi yang diakses dari media massa. Jadi benar kata ahli, siapa yang menguasai informasi, dia akan menggenggam dunia," kata Anton saat memberi arahan kegiatan Uji Konsekuensi Humas di Gedung Mahameru Polda Jatim, Selasa 16 Juni 2015.
Acara tersebut, dihadiri Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, juga para Kapolres dan pejabat Humas Polda Jatim dan Polres se-Jatim.
Anton menyadari, selama ini Polri belum mampu mengolah opini secara baik. Sehingga, setiap prestasi yang diperoleh Polri tidak tersampaikan ke masyarakat. Sebaliknya, citra negatif yang justru tersebar di pikiran publik.
"Harus diakui, Polri masih kalah dengan rekan kita, KPK. Di KPK, hal kecil saja bisa jadi berita besar. Sementara di Polri, berita besar belum tentu jadi berita," ujar Anton.
Selain bekerjasama dengan media massa, untuk memperbaiki opini masyarakat tentang korps Bhayangkara, Polri berencana untuk membuat media online. Anton memerintahkan seluruh jajaran di daerah untuk melakukan itu.
"Kami tampilkan prestasi Polri di berita online Polri. Tampilkan polisi yang humanis, selain juga prestasi menangani perkara," tegas Anton.
Dipilihnya media online, kata Anton, karena saat ini jumlah pengguna telepon pintar yang difasilitasi perangkat pengakses media online sudah sangat banyak. Jumlah pembaca akan semakin meningkat saat berita online disebarkan melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter.
"Kalau anggota Polri ada 400-an ribu, terus istri dan keluarganya juga diminta jadi follower, setidaknya ada setengah juta pembaca media polri," ucapnya.
Pemadam Kebakaran
Selama ini, Anton mengklaim, Polri sudah bersikap terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, selaras dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Kendati begitu, ada beberapa informasi tidak bisa diberikan dengan alasan yang lebih penting, seperti terkait penanganan sebuah perkara.
"Tidak semua informasi perkara yang masih diproses bisa diberikan kepada masyarakat, termasuk kepada wartawan. Seperti perkara yang masih tahap penyelidikan. Karena kalau semua dibuka, bisa menghambat penyelidikan. Saksi-saksi bisa lari semua," papar dia.
Dalam kondisi itu, Anton mengkritisi wartawan yang cenderung tidak sabar dalam memperoleh informasi. Padahal, jika dipaksakan memberikan informasi, maka aparat akan berpotensi tidak profesional dalam menangani perkara.
Anton tak menampik bahwa kehadiran media online yang dibentuk Polri sebagai alat untuk membangun opini positif terhadap Polri dengan menyampaikan prestasi dan pencapaian Polri dalam menjalankan tugas. Hal itu, tambahnya, tidak berlebihan. Sebab banyak media massa saat ini yang dimiliki elite politik.
"Kalau mau fair, sekarang bisa dilihat banyak media massa yang berafiliasi dengan partai politik? Bagaimana keberimbangannya? Bagaimana kalau seperti itu?," sindirnya.
Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen Pol Anas Yusuf, mengatakan keterbukaan publik di tubuh Polri merupakan keniscayaan. Menurutnya, itu menjadi ciri sebuah institusi good governance.
"Ini menjadi tugas kehumasan. Bagaimana meluruskan kepada masyarakat tentang informasi yang beredar. Ke depan, humas jangan seperti pemadam kebakaran. Baru bertindak setelah muncul persoalan di publik," ujar Irjen Pol Anas Yusuf. (ase)
Dua Jenderal Polri Akan Duduki Jabatan Dirjen di Kementerian
Kapolri merestui jenderal Polri menjabat Dirjen Kemenhub dan Kemendag
