Sumber :
- foto : VIVA.co.id/Irwandi.Febiyanto
VIVA.co.id
- Ketua Panitia Kerja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Totok Daryanto, mengatakan DPR sudah melakukan pembahasan dana aspirasi. Bahkan, pembicaraan telah mengerucut pada pagu anggaran yang akan dimasukkan RAPBN 2016.
"Saya tidak melihat penolakan, karena menurut pembahasan di Banggar sudah ada pagu indikatif, pagu itu kan anggaran yang dialokasikan untuk usulan itu," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
"Saya tidak melihat penolakan, karena menurut pembahasan di Banggar sudah ada pagu indikatif, pagu itu kan anggaran yang dialokasikan untuk usulan itu," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 18 Juni 2015.
Dilanjutkan Totok, untuk usulan itu nanti dibahas oleh DPR dengan pemerintah. "Laporan pagunya sudah ada, Banggar sudah membicarakanya dengan Kemenkeu," ungkapnya.
Ia menjelaskan, opini yang berkembang terkait penolakan menurutnya berasal dari luar pemerintah. Di mana para penolak menurutnya tidak memahami mengenai program aspirasi ini.
"Yang menolak kan LSM dan pengamat yang tidak mau memahami apa sebetulnya program pembangunan daerah pemilihan. Mereka ini orang-orang yang menurut saya lebih suka kalau DPR itu mandul, tidak bisa menjalankan fungsinya, mungkin begitu," katanya.
Politisi PAN ini membantah bila dalam penggodokan program aspirasi, lembaganya tidak mendengar aspirasi dari berbagai kalangan termasuk LSM. Menurutnya, selama ini lembaganya selalu membuka pintu.
"Ayo silahkan, bahkan berkali-kali saya siap. Kemarin waktu di Yogya saya pernah dihubungi, tapi tidak seimbang, karena pemberitaannya memberi ruang lebih banyak kepada LSM yang mencurigai," katanya.
Totok meminta program ini jangan dicurigai. "Diawasi aja karena dalam UU MD3 setiap anggota DPR berhak mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan. Dan DPR itu punya tugas, proses untuk ketemu dengan masyarakat," katanya.
Menurutnya, polemik saat ini hanya karena perbedaan pemahaman. "Kenapa hanya mencurigai DPR yang mengalokasikan pagu. Mengalokasikan pagu itu kan amanah. Cukup awasi saja," katanya. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dilanjutkan Totok, untuk usulan itu nanti dibahas oleh DPR dengan pemerintah. "Laporan pagunya sudah ada, Banggar sudah membicarakanya dengan Kemenkeu," ungkapnya.
