Sumber :
- ANTARA/Suryanto
VIVA.co.id
- Janji pemerintah untuk menghidupkan kembali denyut perekonomian warga terdampak lokalisasi Dolly Surabaya kembali ditagih. Mereka yang dulunya menjadi pekerja seks, mucikari, makelar, tukang parkir, dan buruh cuci menginginkan pendampingan pemerintah lebih maksimal.
Mereka mengeluh kepada anggota Komite II DPD RI yang kebetulan menggelar audiensi di salah satu bekas Wisma yang kini dijadikan tempat pelatihan di Gang Dolly. “Warga kesulitan ekonomi. Uang pesangon penutupan lokalisasi sudah habis, sementara pekerjaan pengganti belum ada,” ungkap Humas Ikatan Dai Kawasan Lokalisasi, Gatot Subiantoro, Minggu 21 Juni 2015.
Baca Juga :
Antam Tebar Dividen 100 Persen Laba Bersih 2023
Dia mengakui jika Pemerintahan Kota Surabaya yang dipimpin Wali Kota Risma selama ini sudah menfasilitasi warga dengan memberikan pelatihan keterampilan, di antaranya menjahit dan membatik. Hasilnya, lebih dari 50 warga berhasil dikontrak oleh rekanan produsen sepatu untuk ikut memproduksi. Namun, kontrak tersebut telah habis beberapa bulan lalu sehingga warga kembali menganggur.
“Sampai saat ini baru Kementerian Sosial saja yang datang memberi bantuan. Sementara dari Kementerian Perdagangan, Industri dan UKM masih belum ada respons,” keluhnya.
Anggota Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi berjanji akan menfasilitasi semua keluhan warga terdampak lokalisasi. Dia berjanji akan membicarakan keluhan warga terdampak dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan untuk membantu mengatasi persoalan yang ada di lokalisasi.
“Kami akan membentuk tim kerja khusus masalah ini. Kami akan berkomunikasi dengan kementerian terkait sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan warga. Prinsipnya mereka ini harus dibantu fasilitas, pemasaran dan modal,” kata Ahmad.
Nawardi menyatakan warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, di Jawa Timur memang menjadi subjek perhatian anggota DPD. Pihaknya, kata Ahmad, ingin para anggota terdampak tetap berdaya secara ekonomi maupun sosial, pasca penutupan lokalisasi.
“Ini tugas kami untuk menampung aspirasi langsung dari mereka, tentang bagaimana nasib mereka setelah lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini ditutup.”
Halaman Selanjutnya
“Sampai saat ini baru Kementerian Sosial saja yang datang memberi bantuan. Sementara dari Kementerian Perdagangan, Industri dan UKM masih belum ada respons,” keluhnya.