Sumber :
- ANTARA/Suryanto
VIVA.co.id
- Janji pemerintah untuk menghidupkan kembali denyut perekonomian warga terdampak lokalisasi Dolly Surabaya kembali ditagih. Mereka yang dulunya menjadi pekerja seks, mucikari, makelar, tukang parkir, dan buruh cuci menginginkan pendampingan pemerintah lebih maksimal.
Mereka mengeluh kepada anggota Komite II DPD RI yang kebetulan menggelar audiensi di salah satu bekas Wisma yang kini dijadikan tempat pelatihan di Gang Dolly. “Warga kesulitan ekonomi. Uang pesangon penutupan lokalisasi sudah habis, sementara pekerjaan pengganti belum ada,” ungkap Humas Ikatan Dai Kawasan Lokalisasi, Gatot Subiantoro, Minggu 21 Juni 2015.
Gatot menyebutkan ada ribuan warga terdampak di lima Rukun Warga (RW) yang kini terganggu dari sisi ekonomi. Mereka adalah para buruh parkir, buruh cuci, penjaga wisma hingga pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan lokalisasi.
“Sejak Dolly resmi ditutup setahun lalu, mereka praktis tidak punya pemasukan lagi. Banyak yang menganggur atau hanya bekerja serabutan,” ujar mantan mucikari ini.
Dia mengakui jika Pemerintahan Kota Surabaya yang dipimpin Wali Kota Risma selama ini sudah menfasilitasi warga dengan memberikan pelatihan keterampilan, di antaranya menjahit dan membatik. Hasilnya, lebih dari 50 warga berhasil dikontrak oleh rekanan produsen sepatu untuk ikut memproduksi. Namun, kontrak tersebut telah habis beberapa bulan lalu sehingga warga kembali menganggur.
Baca Juga :
Eks Lokalisasi Dolly Masih Beroperasi
Baca Juga :
10 Panti Pijat Habiskan 40 Ribu Kondom Sebulan
“Kami akan membentuk tim kerja khusus masalah ini. Kami akan berkomunikasi dengan kementerian terkait sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan warga. Prinsipnya mereka ini harus dibantu fasilitas, pemasaran dan modal,” kata Ahmad.
Nawardi menyatakan warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya, di Jawa Timur memang menjadi subjek perhatian anggota DPD. Pihaknya, kata Ahmad, ingin para anggota terdampak tetap berdaya secara ekonomi maupun sosial, pasca penutupan lokalisasi.
“Ini tugas kami untuk menampung aspirasi langsung dari mereka, tentang bagaimana nasib mereka setelah lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini ditutup.”
Halaman Selanjutnya
“Kami akan membentuk tim kerja khusus masalah ini. Kami akan berkomunikasi dengan kementerian terkait sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan warga. Prinsipnya mereka ini harus dibantu fasilitas, pemasaran dan modal,” kata Ahmad.