Sumber :
- Antara/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
- Nahdlatul Ulama (NU), mendukung sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla soal ketidaksetujuannya dengan suara pengajian melalui kaset yang diputar di masjid dan musola.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Imam Aziz mengatakan, memang seharusnya di setiap masjid atau musola, tidak menggunakan kaset pengajian.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wapres Kalla Resmikan Pembukaan GIIAS 2016
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Imam Aziz mengatakan, memang seharusnya di setiap masjid atau musola, tidak menggunakan kaset pengajian.
Baca Juga :
Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN
"Oh ya pasti lah itu. Pasti itu sangat mendukung karena jangan yang dapat pahalanya kasetnya," kata Imam di Kantor Wapres, Jakarta, Senin 22 Juni 2015.
Dalam pertemuan lebih kurang 30 menit itu, Imam juga mengaku membahas soal kritik Kalla terhadap suara dari masjid atau musola, yang dianggapnya sebagai polusi suara. Hal ini juga, memicu reaksi keras dari sejumlah kalangan.
Namun, diakui Imam bahwa memang ada kendala teknis sehingga suara yang dikeluarkan disebut sebagai polusi suara.
"Bahwa
sound sistem
itu yang selama ini ada di masjid-masjid itu kebanyakan jelek. Delapan puluh persen jelek jadi nggak kedap suara padahal orang di masjid atau musola 50 persen mendengar," jelas Imam.
Menurut Imam, tidak tepat juga pernyataan Jusuf Kalla dimaknai sebagai larangan suara pengajian di masjid atau musola.
"Nah bukan berarti melarang memakai
sound sistem
, tapi untuk memperbaiki
sound sistem
agar enak didengar. Bukan melarang tapi bagaimana suara yang ada di masjid itu enak didengar," jelasnya.
Sebab, lanjut dia, mayoritas kegiatan di masjid atau musola adalah khutbah hingga pengajian. Tetapi, kualitas pengeras suara yang buruk sehingga tangkapan di luar itu menjadi jelek.
"Kalau saya tangkap tadi beliau (Jusuf Kalla) ingin perbaiki
sound sistemnya
," tegas Imam.
Halaman Selanjutnya
"Oh ya pasti lah itu. Pasti itu sangat mendukung karena jangan yang dapat pahalanya kasetnya," kata Imam di Kantor Wapres, Jakarta, Senin 22 Juni 2015.
