KPK Imbau Mobil Dinas Jangan Dipakai Mudik

Jumat, 26 Juni 2015 - 16:57 WIB

Oleh :

Syahrul Ansyari

Mobil dinas Pemkot Solo dikandangkan. [Ilustrasi]

Sumber :

VIVAnews/Fajar Sodiq

VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau agar Pegawai Negeri Sipil tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik. Imbauan tersebut dikeluarkan lantaran masih saja ada beberapa kementerian yang mengizinkan pegawainya menggunakan fasilitas mobil itu untuk mudik di Hari Raya Idul Fitri nanti.

"Jangan sampai properti negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan tugas, dipakai untuk kepentingan pribadi," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat 26 Juni 2015.

Meski telah memberikan imbauan, namun Johan tetap menyerahkan kebijakan tersebut ke institusi masing-masing. Johan pun menampik bahwa KPK akan mengeluarkan surat edaran melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik seperti yang pernah dikeluarkan pada tahun 2013.

KPK dalam salah satu edarannya yang dikeluarkan pada tahun 2013 melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik. Alasannya, menggunakan fasilitas untuk mudik sama saja dengan melakukan tindak pidana korupsi karena fasilitas mobil dinas pengadaan dan perawatannya dibiayai oleh negara.

Meski tahun ini KPK belum berencana mengeluarkan surat edaran tentang larangan pemakaian mobil dinas untuk mudik, namun Johan dengan tegas melarang seluruh pihak menerima gratifikasi.

"Tapi itu putusan di masing-masing kementerian. Biasanya sih kami imbau untuk tidak menerima gratifikasi," tambahnya.

Sebelumnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengizinkan para PNS untuk menggunakan kendaraan dinas yang dimilikinya untuk mudik. PNS yang diizinkan adalah PNS yang memang belum memiliki kendaraan pribadi, belum berkeluarga, serta tidak berpenghasilan tinggi.