Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Kantor Staf Kepresidenan merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo tidak memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK, Antasari Azhar.
Menurut Deputi Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo, permohonan grasi Antasari itu tidak memenuhi persyaratan secara Yuridis. Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 pada ayat 2 pasal 7 disebutkan bahwa permohonan grasi dapat diajukan selambat-lambatnya satu tahun setelah keputusan
inkracht.
"Meskipun itu hak prerogatif Presiden tetapi Presiden harus mendapat masukan dari MA. Bahwa pengajuan grasi syarat formilnya tidak terpenuhi," kata Eko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 14 Juli 2015.
Baca Juga :
Daftar 12 Menteri Hasil Reshuffle, 9 Wajah Baru
Baca Juga :
Kembalinya Sri Mulyani ke Kursi Menteri Keuangan
Meskipun ada pertimbangan kemanusiaan, tapi kata dia, Presiden sudah bersumpah untuk tidak melanggar UU. "Dia disumpah untuk tidak melanggar UU. Kuncinya di situ," lanjutnya.
Namun, jika Antasari Azhar telah memenuhi persyaratan pengajuan grasi itu, Eko memastikan jika Jokowi akan memberikan grasi.
"Iya pasti karena kemanusiaan karena dia sudah tua mau kumpul keluarga. Namun ada regulasi yang membatasi," kata dia. (ren)
Halaman Selanjutnya
Meskipun ada pertimbangan kemanusiaan, tapi kata dia, Presiden sudah bersumpah untuk tidak melanggar UU. "Dia disumpah untuk tidak melanggar UU. Kuncinya di situ," lanjutnya.
