Sumber :
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita (Papua)
VIVA.co.id
- Catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut isu keamanan dan kebebasan beragama di Papua menjadi isu sensitif sepanjang kurun 4 hingga 6 tahun terakhir. Kontras meminta pemerintah pusat segera menentukan kebijakan untuk mencegah terjadinya konflik atau kekerasan serupa di daerah lain di Indonesia, khususnya di Papua.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pemerintah Diminta Tak Diskriminasi Umat Islam
“Kontras mengutuk pembubaran salat Idul Fitri yang terjadi di Tolikara Papua pada 17 Juli 2015. Serangan ini merupakan bentuk pelanggaran hak atas beribadah yang melekat pada setiap orang yang meyakininya,” ujar Kordinator Kontras, Haris Azhar kepada VIVA.co.id, Sabtu 18 Juli 2015.
Kontras juga meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas peristiwa tersebut, menegakkan hukum secara baik dan proporsional. Kontras juga mengingatkan pemerintah untuk mengembalikan rasa aman masyarakat pasca insiden tersebut.
Khusus bagi pemerintah daerah, kata Haris, pihaknya meminta agarlangkah-langkah cepat perlu segera ditetapkan guna memfasilitasi proses mediasi. Ini bertujuan untuk mencegah konflik atau insiden serupa kembali terulang.
Kontras juga mengajak masyarakat untuk mendukung kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Warga juga diharapkan tidak mudah terprovokasi atas insiden tersebut.
Kepala Polres Tolikara mengatakan insiden pembakaran terjadi sekitar pukul 07.00 WIT. Ratusan warga yang entah dari mana mendadak berdatangan dan melempari mushala hingga membakarnya, termasuk kios dadn rumah di sekitar. Sontak seratusan umat Islam yang tengah melaksanakan sholat Id membubarkan diri. Massa mundur saat polisi membubarkan mereka dengan melepas tembakan ke udara.
Halaman Selanjutnya
Khusus bagi pemerintah daerah, kata Haris, pihaknya meminta agarlangkah-langkah cepat perlu segera ditetapkan guna memfasilitasi proses mediasi. Ini bertujuan untuk mencegah konflik atau insiden serupa kembali terulang.
