Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Pemerintah mengindentifikasi banyak pembangunan di daerah tak berjalan karena kepala daerah takut menggunakan dana dan dianggap melakukan korupsi.
Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah berkoordinasi tentang masalah itu. Kejaksaan Agung pun telah membentuk tim terpadu untuk mengawal dan mengawasi pembangunan di daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Kejaksaan membentuk tim yang disebut Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Tim itu bertugas mengasistensi kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan, mengawasi pengerjaan proyek, memberikan saran atau pertimbangan hukum, dan lain-lain.
"Pemerintah di daerah yang selalu alasannya takut pada membuat kesalahan, Pak Jaksa Agung telah membuat tim terpadu untuk membantu melakukan pencegahan sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari," kata Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, dalam keterangan pers bersama di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2015.
Luhut menjelaskan, dengan adanya tim ini, tidak boleh lagi ada kepala daerah yang takut dijerat aparat hukum dalam menjalankan pembangunan.
Di tempat yang sama, Jaksa Agung Muhamad Prasetyo mengatakan, lembaganya ingin membantu pembangunan yang dicanangkan pemerintah, yakni melalui pinggir atau melalui daerah-daerah. Setiap ada kegiatan seperti itu, rawan penyimpangan-penyimpangan sehingga perlu ada pendampingan.
Baca Juga :
Eko Darmanto Segera Diadili di PN Surabaya, Bakal Didakwa Gratifikasi-TPPU Rp 37,7 Miliar
"Tugas tim nanti lebih ditekankan pada pencegahan, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, supaya tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan, dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak semuanya bisa diketahui," kata Prasetyo.
Dia mengatakan, pendampingan pejabat daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif dan lebih mudah. Namun jika ada pendampingan tapi tetap terjadi korupsi, Jaksa Agung mengaku bahwa penegakan hukum tetap akan dikedepankan. Kalau berjalan seiring, dia yakin pembangunan Indonesia akan lebih baik.
"Kita harapkan pejabat daerah memanfaatkan tim yang kita bentuk nanti, supaya semuanya berjalan dengan efektif dan efesien."
Sebelumnya, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sempat mengeluhkan banyaknya pejabat daerah yang takut terjerat hukum karena dianggap korupsi.
(mus)
Halaman Selanjutnya
Dia mengatakan, pendampingan pejabat daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif dan lebih mudah. Namun jika ada pendampingan tapi tetap terjadi korupsi, Jaksa Agung mengaku bahwa penegakan hukum tetap akan dikedepankan. Kalau berjalan seiring, dia yakin pembangunan Indonesia akan lebih baik.
