Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap MK mencapai 70 persen. Ia mengharapkan agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan penyelesaian perselisihan pilkada bisa mencapai 100 persen.
"Karena itu momentum menyelesaikan hasil pilkada adalah momen yang baik untuk menaikkan rating kita ke angka 100 persen. Karena itu dibutuhkan kerja keras dan kesepakatan bersama untuk menuju ke arah yang kita harapkan bersama," ujar Arief dalam workshop penanganan perkara pilkada bagi pegawai MK di gedung MK, Jakarta, Kamis, 17 September 2015.
Baca Juga :
Ahok Tak Sudi Disebut Petugas Partai
Ia menjelaskan, penyelesaian perselisihan pilkada merupakan agenda nasional yang harus dihadapi. MK juga sudah mengeluarkan peraturan MK. Instrumen peraturan itu harus digunakan untuk menangani perselisihan pilkada.
Baca Juga :
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
Kewenangan menyelesaikan perselisihan pilkada, katanya, memang menjadi kewenangan dan fungsi tambahan yang tidak disebutkan secara limitatif. Kewenangan itu menjadi tugas bersama yang bukan tugas baru bagi MK. Sebab, MK pernah melakukan tugas serupa dalam konteks pemilu.
MK, menurutnya, memiliki pengalaman yang baik dan berhasil sekaligus buruk dalam menangani sengketa pilkada. Ia pun mengimbau kepada pegawai MK untuk mengambil pelajaran yang baik dan meninggalkan pengalaman sengketa pilkada yang buruk di masa lalu.
Ia mengakui marwah MK pernah jatuh sangat terpuruk karena kasus penanganan pilkada. Tingkat kepuasan masyarakat pada MK saat itu bahkan hanya 10 persen, yang ia sebut sebagai titik nadir MK. Ia menaruh harapan pada MK agar kepuasan masyarakat tidak hanya sampai 70 persen, tapi bisa mendekati 100 persen.
Kepuasan masyarakat terhadap MK akan berdampak positif bagi semua pihak, secara lahir dan batin. Secara batin seluruh pihak di internal MK bisa puas karena mampu mengabdikan diri pada bangsa. Kepuasan yang bersifat lahir akan menuai hasil yang optimal dari sisi materiil dan sisi lain.
"Untuk itu dalam rangkaian itu kita harus menyiapkan diri dan penyiapannya dilakukan melalui workshop ini. Ini hanya langkah pertama, tidak hanya internal tapi juga secara eksternal," kata Arief.
Lilis Khalisotussurur/Jakarta
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
MK, menurutnya, memiliki pengalaman yang baik dan berhasil sekaligus buruk dalam menangani sengketa pilkada. Ia pun mengimbau kepada pegawai MK untuk mengambil pelajaran yang baik dan meninggalkan pengalaman sengketa pilkada yang buruk di masa lalu.
