- ANTARA/FB Anggoro
VIVA.co.id - Direktur Ekskutif Nasional WALHI, Abetnego Tarigan merespon positif pandangan Wakil Presiden Jusuf Kalla di New York terkait pembangunan dan dampak pada lingkungan. WALHI menilai problem paradigma pembangunan dan tata kelola ditangkap dengan baik oleh wapres dalam melihat sustainable development goals (SDGs).
"Pilihan untuk meninggalkan ekonomi berbasis lahan dalam skala besar merupakan pilihan yang tepat karena kerusakan lingkungan dalam skala luas akan membuat pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas," ujar Abetnego dalam siaran persnya, Minggu 27 September 2015.
Apalagi, kata Abetnego, penerimaan negara dari sektor ekonomi berbasis lahan sudah tergerus karena penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi. Belum lagi beban pemulihan lingkungan, seperti asap yang terjadi hari ini.
Ekonomi berbasis lahan skala besar juga tidak memberikan ruang bagi sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan. Sebab yang dibutuhkan untuk industri model itu adalah tenaga kerja kasar, seperti di perkebunan sawit yang membutuhkan buruh tanam, buruh pupuk, dan buruh panen.
Menurut Abetnego, persoalan lingkungan dan desain model perekonomian tersebut menyebabkan rakyat miskin di tengah eksploitasi sumber daya alam. Padahal di sisi lain, pemerintah berambisi untuk memenuhi target 20% amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk sektor pendidikan.
WALHI juga meminta pemerintah melindungi ekosistem pesisir di tengah maraknya ancaman proyek-proyek reklamasi di pesisir Indonesia, seperti yang terjadi di Bali, Makassar, dan Jakarta. Padahal, proyek-proyek tersebut akan menghambat salah satu tujuan pembangunan yang menjadi komitmen Indonesia dalam SDGs.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pandangannya terkait pembangunan dan persoalan lingkungan yang ada di Indonesia kepada masyarakat sipil yang hadir di New York. Dalam agenda pembangunan pasca 2015 (Sustainable Development Goals) di kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, 26 September 2015, Jusuf Kalla menekankan perluasan lahan (Ekstensifikasi) tidak menjadi keharusan pilihan pembangunan.
Indonesia justru perlu mendorong intensifikasi dan bukan ekstensifikasi. Menurut Jusuf Kalla, pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan agar tidak ada lagi pembukaan lahan untuk meningkatkan produksi.
Laporan: Lilis Khalisotussurur.
'Restorasi Gambut di Kawasan Budidaya Perlu Dikaji'
Agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
