Sumber :
- REUTERS/Saudi Red Crescent/Handout via Reuters
VIVA.co.id
- Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdullah Fikri Faqih, mengatakan pemerintah Arab Saudi telah memberi akses bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan pengecekan Jemaah haji asal Indonesia, yang menjadi korban Tragedi Mina. Meski sudah mendapat akses proses identifikasi, masih saja ada kendala data jemaah Indonesia yang berantakan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Jumlah Korban Tragedi Mina 2.070 Jiwa
"Alhamdulillah sejak jumat Indonesia sudah diberi akses oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, terutama di Rumah Sakit Saudi. Sehingga ada peogres. Hanya memang inilah ujian buat sistem yang kita bangun," kata Fikri kepada VIVA.co.id, Minggu 27 September 2015.
Fikri, yang saat ini masih berada di Mekkah bersama Tim Pengawas Haji DPR RI, melihat data jemaah haji yang dibuat Kementerian Agama masih berantakan. Ini menjadikan proses identifikasi berjalan lambat.
"Bila sistem kita bagus, maka secara sepihak kita mudah memberi data awal. Sebab bila kita tidak punya data awal, maka data dari pemerintah Saudi itu tidak ada pembandingnya," kata Fikri.
Atas dasar itu Tim akan menjadikan masalah ini menjadi catatan penting bagi Kementerian Agama. Dimana sistem informasi tidak bermasalah seperi diawal masa haji terlihat dari jemaah yang terlantar karena masalah visa hingga Identifikasi korban tragedi Mina.
"Ini maknanya perlu pembenahan sistem informasi sehingga harus dipastikan bahwa ta'limat (pengumuman) sampai dengan baik ke karom dan karu. Bahkan harus ada model evaluasi sehinga harus bisa dipastikan semua informasi dari amirul hajj sampai ke jemaah," katanya.
Politisi PKS ini menyesalkan sikap pemerintah Arab Saudi yang menyalahkan teknis dalam tragedi Mina sebagai penjelasan. Ia mengakui ada perbaikan akses bagi jemaah yaang akan melakiukan jumroh.
"Sementara software-nya seperti manajemen, belum ada progres. Sejak dulu sama saja," lanjut dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Bila sistem kita bagus, maka secara sepihak kita mudah memberi data awal. Sebab bila kita tidak punya data awal, maka data dari pemerintah Saudi itu tidak ada pembandingnya," kata Fikri.
