Sumber :
- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Pihak Istana sudah menyerahkan masalah pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, soal meminta jatah ke PT Freeport Indonesia agar kontraknya diperpanjang, pada penyelesaian hukum.
Pencatut nama Presiden dan Wapres ini, dilakukan oleh seorang politisi terkenal dan berpengaruh. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, itu sudah terjadi berkali-kali.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
Baca Juga :
Nilai Divestasi Freeport Telah Ditentukan
Pencatut nama Presiden dan Wapres ini, dilakukan oleh seorang politisi terkenal dan berpengaruh. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, itu sudah terjadi berkali-kali.
"Biarkan saja lembaga hukum yang bertindak. Saya juga belum pernah mendiskusikan ini dengan Presiden. Tapi, saya yakin Presiden mengikutilah," kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Istana Negara, Kamis 12 November 2015.
Pratikno mengatakan, lazimnya, Presiden Jokowi, menyangkut masalah serupa, selalu tidak menanggapi serius. Tetapi, menyerahkan ke proses hukum.
"Seperti selama ini terjadi, urusan-urusan yang seperti itu biarkan saja ditangani oleh penegak hukum. Jadi,
nggak
usah bereaksi berlebihan," katanya.
Sebelumnya, dalam sebuah acara di stasiun televisi nasional, Sudirman membeberkan seorang politisi yang mencatut nama Presiden dan Wapres.
"Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah, karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman, Selasa, 10 November 2015.
Sudirman mengatakan, ini dilakukan politisi yang menurutnya terkenal itu, berulang kali.
"Saya berani mengatakan, karena terjadi dua kali diskusi dan (dia atau mereka) dua kali konsisten mengatakan, 'Saya bisa membantu Anda, tetapi dengan syarat tadi, berilah saham'," kata Sudirman.
Halaman Selanjutnya
"Biarkan saja lembaga hukum yang bertindak. Saya juga belum pernah mendiskusikan ini dengan Presiden. Tapi, saya yakin Presiden mengikutilah," kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Istana Negara, Kamis 12 November 2015.
