Jika Terbukti, Setya Novanto Diminta Mundur

Selasa, 17 November 2015 - 14:03 WIB
Oleh :
Sumber :
  • Antara/ Yudhi Mahatma
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Kabar keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam negosiasi kontrak perpanjangan PT Freeport terus menuai reaksi.


Salah satunya dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR, Desmond Mahesa. Politikus Partai Gerindra ini bahkan mendesak Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya bila memang nantinya terbukti terlibat.
[Baca: ]


“Menurut saya lebih terhormat Novanto mundur. Kalau perlu
gentlemen
dia mundur karena mempermalukan DPR,” ujar Desmond di Gedung DPR, Selasa, 17 November 2015.


Desmond berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat bekerja secara profesional. Kini publik menunggu hasil verifikasi dari tenaga ahli yang telah disiapkan MKD untuk mengkaji kebenaran dari laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.


“Ini ujian terbesar, apakah MKD bisa dipercaya masyarakat,” ujar Desmond.


Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya sempat mengatakan bahwa ada seorang anggota DPR bersama pengusaha yang beberapa kali bertemu dengan pimpinan Freeport Indonesia.


Baca Juga :
Besok Kejagung Periksa Setya Novanto
Pada pertemuan ketiga, anggota DPR tersebut bertemu pimpinan Freeport di suatu hotel kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta.

Baca Juga :
Pengamat Nilai Ade Komarudin Lebih Mumpuni Jadi Ketua DPR

"Anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutkan kontrak Freeport dan meminta agar saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujar Sudirman usai memberi laporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung DPR RI, Senin kemarin, 16 November 2015.
Baca Juga :
Pekan Depan, Mabes Polri Panggil Setya Novanto


Sudirman mengatakan bahwa keterangan tersebut diperoleh dari petinggi Freeport. Perusahaan tambang multinasional itu melaporkan kepada eks Direktur Utama PT Pindad (Persero) karena Sudirman selalu meminta Freeport, sejak mulai negosiasi, agar perusahaan itu melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan (stakeholder).


"Hal ini untuk menjaga agar keputusan apa pun diambil secara transparan, mengutamakan kepentingan nasional, dan bebas campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil kepentingan pribadi," tuturnya. (ase)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sudirman mengatakan bahwa keterangan tersebut diperoleh dari petinggi Freeport. Perusahaan tambang multinasional itu melaporkan kepada eks Direktur Utama PT Pindad (Persero) karena Sudirman selalu meminta Freeport, sejak mulai negosiasi, agar perusahaan itu melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan (stakeholder).
Halaman Selanjutnya