Setya Novanto Ajukan Perlindungan Hukum ke Kejaksaan Agung

Permohonan perlindungan hukum itu diserahkan berdasarkan keterangan pakar hukum pidana Andi Hamzah yang menilai bukti rekaman yang diperoleh tanpa izin oleh Presiden Direktur PT Freeport tidak bisa dijadikan dasar bukti yang kuat.

"Dalam rancangan KUHAP atas usul ahli hukum acara pidana sedunia Prof. Thaman, hal ini ditegaskan dalam KUHAP semua alat bukti (bukan rekaman saja) yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti," kata Andi Hamzah dalam surat permohonan pihak Novanto, yang dikutip

, Senin, 4 Januari 2016.

Andi mengatakan, dalam KUHP Indonesia merekam pembicaraan orang lain tanpa izin bukan merupakan delik (tindak pidana) baru dalam rancangan KUHP, yang disalin dari KUHP Belanda sekarang. Menurut dia, perekaman pembicaraan orang lain tanpa izin, sama dengan penyadapan telepon tanpa izin dan memasuki pekarangan orang lain tanpa izin.

"Semua ini menyangkut

orang," ujar dia.

Kemudian, lanjut Andi, ada perbedaan mendasar antara merekam pembicaraan tanpa izin dan CCTV. Pertama, perekam pembicaraan orang lain bersifat khusus untuk orang tertentu, waktu tertentu, tidak diketahui orang yang direkam pembicaraannya.

"Sedangkan dalam CCTV bersifat umum, waktu terus-menerus, dapat diketahui atau dilihat orang. Kedua, perekam pembicaraan berupa suara, sedangkan CCTV hanya gambar," ujar dia.

Sementara itu, terkait tuduhan permufakatan jahat yang dituduhkan Kejaksaan Agung kepada Setya Novanto, Andi menilai tuduhan tersebut tidak tepat. Sebab, dalam rekaman yang disadap Maroef Sjamsoeddin sama sekali tidak memenuhi unsur atau niat permufakatan.

"Permufakatan jahat dalam bahasa ahli dalam KUHP yang masih berbahasa Belanda 'samenspanning', bahasa Inggrisnya 'conspiracy', bahasa sehari-hari 'persekongkolan', tercantum dalam pasal 888 KUHP: Disebutkan permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Bahasa aslinya 'samenspanning bestaat zoodra twee of meerdere personen overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen'," papar ketua tim perumus RUU KUHP itu.

Dalam kasus permufakatan ini, Andi menambahkan, harus ada dua orang atau lebih yang menyetujui, tidak bisa dilakukan seorang diri. Persekongkolan seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo tidak terpenuhi.

"Pengertian (definisi) permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP seperti Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 103 KUHP, kecuali UU tersebut menyimpang. Tidak semua delik berlaku permufakatan jahat, hanya terhadap delik kejahatan terhadap keamanan negara dan Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor," ujarnya.