VIVA.co.id - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa memberikan komentar soal perlu tidaknya presiden dan wakil presiden membawa ke ranah hukum terkait pencatutan nama presiden dalam pembicaraan perpanjangan kontrak Freeport.
"Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kan yang disangkakan pada Ketua DPR, dia juga bisa berpikir apa maksudnya ia diginikan. Kan orang bisa berpikir sebaliknya," kata Suharso usai konferensi pers di kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis 19 November 2015.
Saat ditanya soal pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR soal pencatutan ini, ia hanya mengatakan DPR memiliki instrumen tersendiri sehingga ia mempersilakan DPR menyelesaikan persoalan laporan tersebut.
Ia menilai banyak agenda presiden yang harus diselesaikan dan lebih mendesak. Karena itu, tidak perlu menjadikan persoalan pencatutan nama presiden dan wakil presiden menjadi sesuatu yang 'spiral' atau berkelanjutan. Sebab mengurus hal-hal seperti itu dianggapnya justru membuat capek.
"Kalau concern kami di wantimpres, dari data-data yang masuk ada sektor ini yang turun, atau indeks ini sedang naik, siapa yang mau urus ini kalau sedikit-sedikit hanya menyelesaikan masalah seperti itu?" terang Suharso.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan ada pihak yang mencatut nama presiden dan wapres terkait perpanjangan kontrak Indonesia dengan Freeport. Sosok Setya Novanto yang tak lain Ketua DPR menjadi target utamanya.
Presiden: Proyek Kereta Bandara Selesai Sesuai Target 2017
Terkendala lahan yang belum dibebaskan
