- Viva.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id - Deputi Sumber Daya Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Zainal Abidin mengatakan konsep kota HAM di kabupaten/kota menjadi penting karena persoalan pelanggaran HAM seringkali muncul di daerah.
Sementara itu, Komnas HAM hanya hanya ada di Jakarta. Akibatnya persoalan yang tidak mampu diselesaikan di daerah dibawa ke Jakarta.
"Dengan kota ramah HAM, kita harap berbagai persoalan HAM di daerah makin cepat diselesaikan di daerah bersangkutan," ujar Zainal dalam konferensi pers soal Konferensi Nasional Kabupaten/kota HAM di Indonesia, di Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta, Minggu 22 November 2015.
Ia mencontohkan peristiwa Tolikara, Papua seharusnya bisa diatasi dengan pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, konsep kota HAM ini ia pastikan akan bermanfaat ke depannya khususnya dalam level nasional. Saat ini, kata Zainal, telah ada beberapa pemerintah kota yang secara serius mengimplementasikan untuk mencanangkan program HAM.
"Pemkot memiliki posisi strategis berhadapan langsung dengan masyarakat," kata Zainal.
Menurutnya, komitmen dari sejumlah daerah yang mau memberikan layanan publik atas pemenuhan HAM akan menjadi modalitas yang cukup untuk mendukung gerakan kota ramah HAM ini. Dengan demikian, kata dia, antarpemerintah daerah bisa saling berbagi pengalaman untuk mewujudkan kota ramah HAM juga.
Ia mencontohkan sejumlah kota yang telah berkomitmen untuk pemenuhan HAM di antaranya Kabupaten Sanggau, Palu, dan Kabupaten Wonosobo. Elsam pun turut ikut membantu kota-kota tersebut untuk bisa membuat peraturan daerah yang ramah HAM.
2025, Seluruh Kota Sudah Ramah HAM
Diharapkan Pemda bisa menekan konflik di daerah.
