- Bayu Januar
Koalisi yang terdiri dari beberapa lembaga dan organisasi seperti LBH Jakarta, KontraS, perwakilan mahasiswa, korban penggusuran, korban pelanggaran HAM dan organisasi lainnya menilai pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari kata memuaskan bahkan malah cenderung menurun.
Maruli, salah satu perwakilan dari LBH Jakarta mendesak pemerintahan Jokowi-JK segera menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
"Satu tahun pemerintahan Jokowi-JK defisit penegakan HAM. Justru surplus pelanggaran HAM," ujar Maruli dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta. Jumat 4 Desember 2015.
Sementara itu, aktivis dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Ninis, mengatakan momentum peringatan hari HAM harus dijadikan bahan evaluasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK.
"Hari HAM kebetulan mengangkat dan momentum bagi Indonesia karena tidak jauh dari satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini harus dijadikan sebagai bahan mengevaluasi sejauh apa progresitas pemerintah terhadap permasalahan HAM," ujar Ninis.
Karena itu, KontraS dan Koper HAM (Koalisi Peringatan Hari HAM) mendorong pemerintahan Jokowi-JK bukan hanya menjadikan hari HAM sebagai perayaan tapi jadi evaluasi.
"Bahkan, menurut data kami, dalam satu tahun ada 238 pelanggaran HAM dari kebebasan sipil, beragama, berpendapat, dan berekspresi dan semuanya ada yang melibatkan aparat kepolisian dan pemerintahan," ungkap Ninis.
Koalisi Peringatan Hari HAM (Koper HAM) berencana gelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada peringatan Hari HAM 10 Desember mendatang untuk meminta ketegasan Pemerintahan Jokowi-JK atas berbagai permasalahan hak asasi di Tanah Air. (ren)
