- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, peran pengawas pemilu (Panwaslu) dalam membongkar praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2015 masih sangat lemah.
Menurutnya, Panwas masih belum memiliki kewenangan kuat dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di berbagai tempat. Mantan anggota DPR ini pun mengaku telah mengusulkan penguatan lembaga pengawas pemilu itu sejak duduk di legislatif. Karena, ia khawatir jika kewenangan ini setengah-setengah maka penegakan aturan Pemilu tak bisa konsisten.
"Kalau (lembaga pengawas pemilu) mau kuat, kasih gigi taring seperti drakula agar sekali gigit langsung mati. Maka semua orang yang melanggar akan mati (dihukum) dan calonnya digagalkan," ujarnya usai memberikan hak suaranya di Pemilihan Walikota (Pilwakot) Semarang di TPS 02 Kelurahan Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu, 9 Desember 2015.
Lebih jauh jika taring itu tak melekat pada Panwaslu maupun Bawaslu maka lembaga itu lebih baik dibubarkan, serta pengawasnya melekat di Komisi Pemilihan Umum dan masyarakat. "Saat masih menjadi anggota DPR, saya dulu menyampaikan usulan matikan atau kuatkan badan pengawas pemilu. Jangan setengah-setengah," katanya menambahkan.
Ia juga menyayangkan. Pasalnya, meski lembaga ini sudah memiliki wilayah kerja yang jelas, akan tetapi di lapangan tidak bisa mematikan sejumlah praktik politik uang yang masif dilakukan. "Istilahnya bawas sekarang itu punya taring tapi ompong sehingga kalau menggigit malah geli," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Kurang Greget
Ganjar juga mengkritik gelaran kampanye panjang yang ternyata membuat Hal itu membuat pasangan calon, media, dan masyarakat jadi tidak fokus yang berefek Pilkada menjadi kurang greget.
"Masa kampanya yang panjang, semestinya ekspresi yang diberikan para kandidat dan pendukungnya bisa lebih kreatif, inovatif, dan substantif. Tapi nampaknya para kandidat justru kelelahan serta kehabisan duit," kata dia.
Usai mencoblos di TPS sekitar kediamannya, Ganjar kemudian menuju Polda Jateng untuk kemudian bersama Kapolda Jateng Irjen Noor Ali melakukan pemantauan Pilkada di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal.
(mus)
Awas, Terima Politik Uang Bisa Terjerat Pidana
Pada pemilu sebelumnya, hanya pemberi yang terkena ancaman pidana.
