- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut penilaian kinerja kementerian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seharusnya untuk konsumsi internal.
Laporan itu hendaknya disampaikan ke Presiden dan tidak untuk dipublikasikan.
"Sifatnya internal. Laporan dari KSP (Kantor Staf Kepresidenan) mekanismenya ke Presiden. Jadi, kalau ada kementerian yang program prioritasnya tersendat, macet, Presiden yang akan melecut menteri," kata Teten di Istana Negara Jakarta, Rabu 6 Januari 2016.
Menurut Teten, penilaian kinerja kementerian bukan untuk menilai menterinya, namun untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program.
Dalam hal tertentu, kata Teten, memang bisa untuk dipublikasikan. Seperti yang telah dilakukan KSP terkait penilaian paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun di luar itu, mekanismenya adalah internal ke Presiden Jokowi.
"Gambaran besarnya sih bisa, misalnya persentase segala macam. Tapi, kinerja masing-masing kementerian itu internal, langsung ke Presiden," kata Teten.
Teten pun memastikan bila hasil penilaian itu bukan menjadi pijakan untuk melakukan reshuffle. "Jadi, yang menilai kementerian, kinerja dari berbagai aspek itu, ya Presiden. Kalau kami itu program-program, jadi jangan dikaitkan ke reshuffle," katanya.
Lagi, Menteri Jokowi Sindir SBY Soal Zona Integritas
Tak banyak kementerian yang mencanangkan zona integritas di era SBY
