Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, turut menghadiri penobatan Prabu Suryodilogo sebagai Sri Paduka Paku Alam X, Raja Pakualaman, di Yogyakarta, pada Kamis pagi, 7 Januari 2016.
Ganjar mengaku takjub mengikuti prosesi penobatan raja atau dalam istilah setempat disebut jumenengan itu. Dia berpendapat bahwa jumenengan menunjukkan betapa tradisi serta kebudayaan Yogyakarta masih terjaga dan lestari.
Baca Juga :
Pohon Beringin di Keraton Yogyakarta Roboh
Keluarga besar atau keturunan Kerajaan Mataram dan masyarakat setempat itu masih mempertahankan tradisi leluhur. Tetapi, di saat yang sama tak menolak sistem pemerintahan modern, termasuk keberadaan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Semua itu tak hanya bagian dari kearifan masyarakat, tapi keunikan yang khas.
Baca Juga :
Adik Ungkap Isi Surat Terbuka untuk Sultan
"Indonesia sugih, kaya akan budaya. Yogya, Solo, masih hidup dalam tradisi ini. Ini bisa jadikan contoh ada kerajaan dan ada di pemerintahan," katanya kepada wartawan seusai menghadiri jumenengan itu.
Ganjar menilai kebudayaan di Yogyakarta telah menunjukkan eksistensi di tengah kemajuan zaman dan modernisasi. Masyarakat Yogyakarta menerima dan mendukung keberadaan Keraton dan Pakualaman.
"Kenapa budaya di Yogya tetap langgeng, tetap ada di Yogya, ya, karena masyarakat Yogya mendukungnya. Itu kuncinya," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Pakualaman
Kadipaten Pakualaman atau Negeri Pakualaman atau Praja Pakualaman didirikan pada 17 Maret 1813. Raja pertamanya adalah Pangeran Notokusumo, putra Sultan Hamengku Buwono I dengan Selir Srenggorowati, sebagai Paku Alam I.
Status kerajaan Pakualaman menyerupai status Praja Mangkunagaran di Surakarta. Pakualaman juga dilengkapi sebuah legiun, tetapi tidak pernah menjadi legiun tempur yang besar, karena selanjutnya hanya berfungsi sebagai seremonial dan pengawal pejabat Kadipaten.
Kadipaten Pakualaman adalah nama resmi yang dipergunakan untuk monarki terkecil di Jawa Tengah bagian selatan itu. Pemerintahan dijalankan oleh Pepatih Pakualaman bersama Residen/Gubernur Hindia Belanda untuk Yogyakarta.
Status Pakualaman berganti-ganti, seiring dengan perjalanan waktu. Pada 1813-1816, merupakan negara dependen di bawah Pemerintah Kerajaan Inggris India Timur (East Indian).
Tahun 1816-1942, merupakan negara dependen Kerajaan Nederland, dengan status Zelfbestuurende Landschappen Hindia Belanda. Sejak 1942 hingga 1945, merupakan bagian dari Kekaisaran Jepang dengan status Kooti di bawah pengawasan Penguasa Militer Tentara XVI Angkatan Darat.
Mulai tahun 1945, negeri kecil itu bergabung dan menjadi daerah Indonesia. Kemudian, dengan Kasultanan Yogyakarta, membentuk pemerintahan bersama hingga 1950, saat secara resmi keduanya dijadikan sebuah daerah istimewa, bukan lagi sebagai sebuah negara.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ganjar menilai kebudayaan di Yogyakarta telah menunjukkan eksistensi di tengah kemajuan zaman dan modernisasi. Masyarakat Yogyakarta menerima dan mendukung keberadaan Keraton dan Pakualaman.
