Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id -
Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang kasus korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) dengan terdakwa Jero Wacik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis 14 Januari 2016. Dalam kesempatan itu, JK membeberkan soal gaji menteri yang tidak besar.
"Gaji 19 juta tentu sulit bagi menteri untuk menjalankan tugas dengan baik," kata JK.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Wapres Kalla Resmikan Pembukaan GIIAS 2016
"Gaji 19 juta tentu sulit bagi menteri untuk menjalankan tugas dengan baik," kata JK.
Baca Juga :
Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN
Oleh karena itu, kemudian dibuat kebijakan dana operasional untuk menteri dengan payung hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 03 tahun 2006. Menurut JK, dana itu untuk representasi menteri dan tidak tercantum dalam anggaran dinasnya.
"Sebagai representasi sulit dipisahkan tugas resminya dengan kesehariannya sebagai menteri, karena itulah maka PMK itu dicabut diganti dengan PMK 268 tahun 2014," kata JK lagi.
JK melanjutkan, PMK 03 itu memberi kesempatan menteri melakukan diskresi. Filososifnya membantu menteri menjalankan tugas sehari-hari yang memang sulit dipisahkan antara tugas resmi dengan kesehariannya.
"Menteri bekerja dengan baik adalah dengan olahraga, kalau 19 juta (tidak cukup), kalau dibayar orang lain gratifikasi. Menteri Pariwisata harus banyak relasi, misalnya mengundang makan, kalau semua dengan gajinya tidak mungkin," imbuh JK.
JK menegaskan bahwa dana DOM untuk menjalankan tugas-tugas seorang menteri. Kebijakan itu diambil oleh Presiden SBY, dan dia waktu itu menjadi wakilnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Oleh karena itu, kemudian dibuat kebijakan dana operasional untuk menteri dengan payung hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 03 tahun 2006. Menurut JK, dana itu untuk representasi menteri dan tidak tercantum dalam anggaran dinasnya.
