SVLK Jadi Syarat Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber :
  • Puspen TNI

VIVA.co.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memastikan akan memasukkan sebagai salah satu kriteria pengadaan barang berbahan dasar kayu yang dilakukan lembaga pemerintah.

img_title Satgas PKH Cabut Izin Tambang Emas Ilegal di Nabire Papua, 3.500 Hektare Kembali ke Negara

Ini diungkapkan Kepala LKPP, Agus Prabowo, Selasa, 26 Januari 2016. Dalam diskusi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan WWF Indonesia, Agus berjanji menyediakan pasar bagi perusahaan yang telah memiliki dan salah satunya adalah dalam mekanisme pengadaan LKPP.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita sediakan pasar bagi perusahaan yang memiliki ," kata Agus seperti dikutip dalam keterangan pers WWF Indonesia, Selasa, 26 Januari 2016.

img_title 2 Pabrik Obat Ilegal Dibongkar, Polisi Sita 7,8 Juta Butir dan Uang Rp9 Miliar

Praktiknya nanti, lanjut Agus, perusahaan yang hendak mengikuti pengadaan berbahan dasar kayu, wajib menunjukkan referensi agar produknya masuk dalam e-Katalog barang LKPP.

Respons positif LKPP ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhir tahun lalu. Dimana lewat surat edaran Nomor S553/UM-4/2015, diwajibkan ada sertifikat sebagai salah satu persyaratan pengadaan berbasis kayu di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

img_title Aksi Koboi Pencuri Pakai Senjata Api Lawan Polisi, Berakhir Pincang Kena Tembak di Kaki

“Ketersediaan produk bersertifikat untuk pasar domestik sangat memadai, sampai saat ini lebih dari 1.300 perusahaan telah memiliki sertifikat ,” ujar Rufi’ie, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KLHK.

Budi S Wardhana, Direktur Policy Sustainability and Transformation WWF-Indonesia mengaku menyambut baik keputusan pemerintah menerima . Ia meyakini dengan itu, akan banyak perusahaan yang akan terpacu menggunakan kayu yang legal dalam kebutuhan produksinya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Kami menyambut baik dan siap mendukung pemerintah soal ini. Diharapkan permintaan terhadap produk yang terjamin legalitasnya dari Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat luar negeri, namun juga di dalam negeri sebagai wujud komitmen beli yang baik.”

(mus)

Polisi mengamankan satu unit alat berat jenis ekskavator yang sebelumnya ditemukan dari lokasi penambangan emas ilegal

Diduga Danai Tambang Emas Ilegal di Aceh, Seorang Pria Akhirnya Ditahan Polisi

Seorang pria berinisial UT ditahan Satreskrim Polres Nagan Raya, Polda Aceh, terkait dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin di Desa Tuwi Meulesong, Nagan Raya.

img_title
VIVA.co.id
24 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut