- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Jaksa Agung berhati-hati melakukan deponering terhadap kasus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta penyidik KPK, Novel Baswedan.
"Ya ini kan salah satu cara. Jangan kemudian karena opini publik, karena bargaining, karena yang lain, pencitraan misalnya, kemudian hukum itu tidak tegak," kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 16 Februari 2016.
Fadli menegaskan, hukum harus ditegakkan, apa pun hasilnya. Di sisi lain, ia juga meminta tidak boleh ada kriminalisasi dalam kasus yang melibatkan pimpinan dan penyidik KPK.
Politisi partai Gerindra ini mengingatkan, deponering juga bisa memberikan dampak negatif terhadap kerja kepolisian dalam penegakan hukum.
"Kalau kemudian dilakukan deponering, berarti apa yang jadi kerja polisi selama ini dianulir. Dan ini saya kira akan menimbulkan demoralisasi di kalangan polisi, karena sudah melakukan suatu proses, berarti apa yang sudah dilakukan polisi salah," papar Fadli.
Fadli meminta Jaksa Agung dan Presiden Joko Widodo melihat efek negatif deponering bagi kepolisian.
"Jangan hanya melihat dari sisi politis, kemudian karena mungkin untuk kepentingan pencitraan, kemudian mengorbankan penegakan hukum. Hukum tetap harus ditegakkan, apa pun ceritanya," ujar Fadli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah meminta Jaksa Agung agar segera menyelesaikan kasus yang menjerat mantan pimpinan KPK dan penyidik KPK ini. Namun sampai sekarang, Jaksa Agung belum memberikan sikapnya, terhadap ketiga kasus ini, setelah dilimpahkan oleh kepolisian.
