- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil kementerian yang pengadaan barangnya menggunakan produk luar negeri. Padahal, pemerintah saat ini menggenjot produk dalam negeri.
"Dari beberapa kali pantauan, saya masih ada beberapa kementerian yang pengadaannya masih menggunakan bahan impor," kata Presiden Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 23 Februari 2016.
Jokowi menjelaskan, persoalan ini selalu ia tekankan karena pemerintah ingin biaya bisa ditekan tanpa melalui impor. Selain itu, daya saing industri lokal juga bisa semakin baik dan berkembang.
Pada akhirnya, bisa membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
"Saya sampaikan langsung kepada dirut kereta api. Masih Banyak beberapa BUMN yang masih menggunakan produk bukan dalam negeri," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, pemerintah saat ini memang fokus pada pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Termasuk, pembangunan oleh daerah itu sendiri.
Dengan begitu, maka dibutuhkan banyak produk dalam negeri untuk menopang itu.
"Tetapi kami mengetahui dari kementerian/lembaga dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan BUMN, penggunaan luar negerinya masih dominan," kata Pramono.
Ada tiga hal yang menjadi penekanan pemerintah. Pertama, standarisasi itu harus bisa diikuti oleh produk dalam negeri.
"Sementara ini kami melihat beberapa kementerian/lembaga produknya dalam standarisasinya itu hanya bisa dari luar. Nah sekarang kita akan membuat aturan main bahwa standarisasi juga bisa untuk produk dalam negeri," jelas Pramono.
Kedua, tentu harus ada regulasi, aturan main, kebijakan yang mengatur masalah tersebut.
Ketiga, lanjut mantan Sekjen DPP PDIP ini, agar tidak lagi menggunakan produk luar negeri, semata-mata hanya untuk kamuflase apa yang menjadi "interest" beberapa pihak dalam persoalan barang dan jasa.
"Termasuk standarisasi untuk listrik, perpres percepatan pembangunan kelistrikan telah diselesaikan. 35.000 MW termasuk di dalamnya pengadaan untuk TKDN," jelas Pramono.
Pengembangan Organisasi di Masa Pandemi: BRI Jalankan BRIVolution 2.0
Manfaatkan momentum pandemi sebagai stimulus terjadinya pengembangan organisasi, BRI dorong implementasi BRIVolution 2.0
