PDIP-NU Dorong Penetapan 1 Juni Hari Lahir Pancasila

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Tudji Martudji (Surabaya)

VIVA.co.id – Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 adalah fakta sejarah yang tak dapat disangkal dan Soekarno adalah penggali Pancasila. Agar momen kesejarahan itu tak hilang, maka 1 Juni harus dikukuhkan sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Pesan Menteri Desa kepada Santri

Simpulan itu mengerucut dalam seminar nasional "Kembali ke Pancasila" yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, Senin 1 Maret 2016.

Hadir sebagai pembicara adalah Ketua Umum PB NU Said Aqil Siradj, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan pengamat yang juga Dirut Polmark Indonesia Eep Saifulloh Fatah.

Libur 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

Sambutan terkait agenda itu disampaikan oleh Ketua PB NU Jawa Timur, KH Hasan Mutawakkil Alallah, dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang juga pengurus PB NU Saifullah Yusuf.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, kesimpulan seminar yang menegaskan dukungan agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila sungguh diapresiasi oleh PDIP.

Menko Luhut: Ormas Tak Cantumkan Pancasila Tidak Diakui

"Kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 adalah realitas sejarah sebagaimana disampaikan melalui surat wasiat Bung Hatta dan dokumen otentik yang ditandatangani oleh DR. Radjiman Wedyodiningrat. Dukungan NU ini sangat penting, lebih-lebih dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final," ujarnya.

Pada saat kesempatan sebagai pembicara, Hasto menegaskan pemahaman terhadap spirit kelahiran Pancasila tersebut dengan seluruh tesis perjuangan Indonesia Merdeka yang diawali dengan kontemplasi ideologis Bung Karno ketika bertemu dengan petani yang bernama Marhaen.

Menurutnya, kembali pada Pancasila juga dimaknakan pada watak pembebasan, keberpihakan pada wong cilik, dan watak untuk mengubah tata pergaulan hidup yang menghisap yang harus dilakukan secara progresif atas dasar nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.

"Pancasila harus menjadi praksis ideologis untuk merancang suatu tatanan masyarakat Indonesia agar terbebas dari sistem budaya, sistem ekonomi, dan tata pergaulan hidup yang saat ini lebih banyak diwarnai oleh praktik-praktik kapitalisme dan liberalisme," katanya.

Hasto menggarisbawahi, PDIP dan NU memiliki sejarah panjang dengan dedikasi hidup untuk bangsa dan negara Indonesia. Menurut dia, PDIP dan NU dipersatukan oleh kesadaran terhadap sejarah kebangsaan Indonesia yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara yang final.

"Pancasila yang pertama kalinya disampaikan oleh BK dalam pidato 1 Juni 1945 menjadi pemersatu bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup yang menjadi dasar keputusan politik pemerintahan negara," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya