- VIVA / Dwi Royanto
VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo secara khusus mengirim sebanyak 17 kepala daerah di wilayahnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, puluhan bupati dan wali kota itu dikirim bukan karena tersangkut kasus hukum, melainkan dalam rangka sekolah antikorupsi.
Sekolah antikorupsi di KPK diikuti oleh kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 lalu yang diinisiasi langsung oleh gubernur Ganjar. Program bertajuk Workshop Tunas Integritas ini bahkan baru dilakukan pertamakali di Indonesia.
Ganjar mengatakan, selain 17 kepala daerah, dirinya juga turur serta bersama Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi bersama empat Wakil Ketua DPRD.
"Ini baru kali pertama di Indonesia. Jawa Tengah memelopori ini karena menyadari betul membangun integritas merupakan kebutuhan utama untuk mewujudkan clean governance and good government," kata Ganjar di Semarang, Sabtu, 19 Maret 2016.
Melalui sekolah antikorupsi itu, gubernur berharap komitmen integritas mutlak akan dimiliki, khususnya para pimpinan daerah yang baru dilantik dengan mengetahui, memahami, dan menghayati arti dan makna pembangunan integritas. Sehingga dapat beriringan bersama dia membangun integritas Jawa Tengah.
"Harapannya masyarakat memperoleh pelayanan prima dan kenyamanan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan," kata Ganjar.
Komitmen melalui pembangunan integritas, kata Ganjar, sebenarnya bukan hal yang mudah dilakukan. Akan tetapi hal itu harus terus diupauakan melalui berbagai cara. Salah satunya melalui reformasi birokrasi.
"Sebenarnya kita tidak perlu CCTV untuk mengawasi, karena kita punya hati. Ada ’CC Tuhan’ yang super melihat. Dengan demikian reformasi bisa lugas diwujudkan.”
Sejumlah kepala daerah yang dikirim ke KPK untuk sekolah antikorupsi masing-masing; Hadi Rudyatmo-Purnomo (Kota Surakarta), Agus Bastian-Yuli Hastuti (Kabupaten Purworejo), Tasdi-Dyah Hayuning Pratiwi (Kabupaten Purbalingga), Mohammad Yahya Fuad-Yazid Mahfudz (Kabupaten Kebumen), Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto (Kabupaten Rembang).
Djoko Nugroho-Arief Rohman (Kabupaten Blora), Eko Purnomo-Agus Subagyo (Kabupaten Wonosobo), Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryati Rahayu (Kota Semarang), Seno Samodro-Muhammad Said Hidayat (Kabupaten Boyolali), Mundjirin-Ngesti Nugroho (Kabupaten Semarang), Joko Sutopo-Edy Santosa (Kabupaten Wonogiri).
Junaedi-Martono (Kabupaten Pemalang), Mirna Annisa-Masrur Masykur (Kabupaten Kendal), AlfArslan Djunaid-Moch Saelany Machfudz (Kota Pekalongan), Wardoyo Wijaya-Purwadi (Kabupaten Sukoharjo), Srihartini-Srimulyani (Kabupaten Klaten), dan SigitWidyonindito-WindartiAgustina (Kota Magelang).
(mus)
Kembangkan BUMDes, Menteri Eko Minta Saran Gubernur Ini
BUMDes Jateng diharap jadi percontohan.
