VIVA.co.id - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa turut merespons adanya oknum kepala daerah dan pejabat yang berurusan hukum karena narkoba. Menurutnya, bisa jadi barang haram itu dipakai sebagai doping atau penambah stamina karena beban tugas yang berat.
"Mungkin karena beban tugas yang berat sehingga menggunakan narkoba untuk doping," kata Khofifah di Surabaya, Sabtu, 19 Maret 2016.
Menurutnya, yang paling berperan untuk mencegah kepala daerah atau pejabat masuk ke jurang narkotika adalah orang-orang terdekat dan pendampingnya di tempat kerja. Misalnya, staf yang mengurusi soal asupan vitamin untuk kesehatan pejabat.
Kemensos sendiri, lanjut Khofifah, sudah sejak dini memperingatkan pejabat dan pegawai agar menjauhi narkotika. Tes urine rutin dilakukan jauh sebelum ramai-ramai tes urine dilaksanakan di banyak instansi setelah penangkapan Bupati Ogan Ilir beberapa pekan lalu. "Kemsos sudah lama rutin tes urine," ujarnya.
Khofifah menilai, tes urine tidak cukup jika ingin memberantas narkoba. Perlu langkah komprehensif untuk membendung peredarannya. Sebab, bandar dan pengedar mencari segala cara agar pasar narkotika bisa tetap ada dan tambah besar di Tanah Air.
"Karena narkoba ini uang besar. Bayangkan, 63 triliun rupiah dalam setahun pendapatannya. Bandar dan pengedar tidak mau melepas itu pasar," ucap Khofifah. "Karena itu Bapak Presiden menyatakan Indonesia darurat narkoba."
Buktinya, lanjut dia, pengedar mulai berupaya keras memasuki lingkungan pesantren dan memanfaatkan ketidaktahuan santri akan narkotika. "Pengedar bilang vitamin, pengasuh dan santri mana tahu kalau itu ternyata zat adiktif."
(mus)
Diusulkan Tiru Filipina Perangi Narkoba, Ini Respons DPR
'Penjara kita itu mayoritas diisi terpidana narkoba.'
