Sumber :
- VIVA.coi.id/Irwandi Arsyad
VIVA.co.id - Aliansi Forum Pendamping Dana Desa mendatangi Gedung DPR RI untuk menyuarakan aspirasinya. Mereka menduga ada politisasi terkait rekrutmen pendamping dana desa di sejumlah daerah.
Baca Juga :
KPK Akan Buat Aplikasi untuk Awasi Dana Desa
Sebagian besar yang datang adalah pendamping dana desa dari Jawa Barat, yang pernah menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
"Kami ingin menyampaikan bagaimana persoalan pendamping dana desa. Ada ratusan orang yang pernah jadi bagian dari PNPM. Namun saat ada proses rekrutmen ulang, mereka tidak lolos. Diduga proses rekrutmen sudah dipolitisasi," kata perwakilan dari aliansi, Dedi Rustandi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Maret 2016.
Aliansi, katanya, meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Marwan Djafar tidak memainkan regulasi pemerintah.
"Bila masih belum berubah maka ada gelombang protes yang lebih besar," ujar Dedi.
Mereka berharap agar diadakan rekrutmen ulang secara terbuka. Hal itu, menurut dia, agar pendamping dana desa dari alumni PNPM bisa terakomodasi.
"Agar kekosongan yang ada bisa diisi. Kami ini punya potensi, bukan orang baru," kata Dedi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Bila masih belum berubah maka ada gelombang protes yang lebih besar," ujar Dedi.
