Sumber :
VIVA.co.id - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Aliansi Pendamping Dana Desa mengeluhkan proses rekrutmen yang terkesan dipolitisasi.
Anggota Komisi II DPR RI Diah Pitaloka berjanji akan memperjuangkan aspirasi mereka.
"Hal ini akan kami perjuangkan lewat forum fraksi sampai rapat kerja dengan pemerintah," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Maret 2016.
Ia meminta, Aliansi tetap berkomunikasi. Menurut anggota Fraksi PDIP ini, dugaan politisasi rekrutmen pendamping dana desa bisa dibenahi.
"Karut marut dalam rekrutmen saya pikir itu bisa dibenahi. Karena tak harus seperti itu caranya. Jadi, itu bisa kami dalami setelah reses," ujarnya berjanji.
Menurutnya, tujuan adanya aksi yang memprotes proses rekruitmen ini adalah agar pengawasan terhadap Undang-Undang No.6 Tahun 2014 lebih ditingkatkan.
Baca Juga :
Ketua DPR Diskusi Soal Pemotongan Anggaran
"Sebagai kawan dan mitra, kita bisa ikut mengawasi karena banyak persoalan di depan."
Baca Juga :
Komisi IX Desak Menaker Tutup Peluang Kerja TKA
(mus)
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
VIVA.co.id
4 November 2016
Baca Juga :
