- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id - Juru Bicara Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) Suharto, menuding Pemerintah masuk angin karena tidak tegas memutuskan permasalahan transportasi berbasis online yang belakangan diprotes.
Meski begitu kata Suharto, seluruh pengemudi sepakat untuk tetap tenang dan tidak perlu turun ke jalan sebelum ada keputusan resmi terkait permasalahan ini.
"Kami terus konsolidasi, cooling down kita, meskipun Pemerintah ‘bocor alus’, ‘masuk angin’," kata Suharto kepada VIVA.co.id, Kamis, 24 Maret 2016.
Suharto mengapresiasi keputusan sementara Pemerintah yang tidak membolehkan seluruh operator transportasi online menambah armada. Namun, kata dia, jelas hal ini belum menyetuh permasalahan yang mendasar soal angkutan sistem online ini.
"Kita lihat saja sekarang ini. Jelas-jelas salah, harusnya distop dulu. Kenapa harus tunggu demo, keputusan yang belum tepat, banyak pihak berpendapat ini ilegal. Ini Pemerintah masuk angin atau apa, ada apa sebenarnya," katanya.
Dikatakan Suharto, selain tidak jelas, pemerintah juga melakukan aksi saling lempar permasalahan ke berbagai pihak, seperti Kemenkominfo dan Kemenhub.
"Kenapa tidak tegas? Bali diputuskan ditutup. Bandung tak boleh ada Uber dan Grab. Lombok sudah lama memutuskan. Organda Jogja putuskan untuk dibekukan," katanya.
Saat ini PPAD masih berharap Pemerintah memberi keputusan yang adil. PPAD juga mengingatkan, yang menjadi hal mendasar dari permasalah ini adalah soal pemerataan harga.
"Persoalan yang mendasar, soal persaingan harga, ini yang kami minta. Kami tidak gaptek dengan online," katanya.
Ratusan Driver Gojek Sweeping Ojek Pangkalan di Margonda
Rekan mereka dipukuli pengemudi ojek pangkalan di depan ITC Depok.
