- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Sidik mengakui rencana pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna sudah ada sejak tahun 2015.
DPR pun sudah menyatakan dukungannya atas rencana itu. Anggaran pun sudah disiapkan meski terbatas di APBN 2015 dan APBN Perubahan 2016.
"Dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp1,3 triliun dari sebelumnya sekitar Rp400 miliar," ungkapnya.
Namun, anggaran tersebut baru untuk pembangunan pangkalan militer. Belum termasuk persenjataan tiga matra TNI. Sementara untuk kebutuhan senjata, peralatan dan anggota TNI yang akan disiagakan pemerintah, masih dilakukan kajian sesuai kebutuhan. "Target 2017 harus selesai," kata Mahfudz.
Belum lama ini, kapal milik negara China sempat melecehkan kedaulatan NKRI dengan mengganggu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan menindak kapal pencuri ikan dari negara mereka.
Pemerintah pun meradang dan mengecam aksi patroli Tiongkok tersebut. "Sekarang kita usulin, Natuna itu kita bikin seperti kapal induk kita. Jadi basis militer yang kuat, AL, dan AU di sana," kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu 23 Maret 2016.
Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo tegas mengenai persoalan perbatasan. Ia tak mau Indonesia diacak-acak negara mana pun.
"Integritas teritorial kita. Bapak Presiden dua tiga hari lalu bilang, Pak Luhut saya tidak mau kompromi, jadi itu jelas," ujarnya.
