- Reuters/Erik De Castro
VIVA.co.id – Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq, menyebutkan serangan militer Filipina di Pulau Basilan, Filipina selatan, tidak terkait dengan upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih disandera kelompok militan Abu Sayyaf.
Menurutnya, dalam pertempuran yang mengakibatkan 18 tentara Filipina tewas itu, memiliki tujuan yang berbeda.
"Operasi militer yang terjadi Sabtu kemarin, yang mengakibatkan tewasnya militer Filipina itu tidak terkait upaya pembebasan 10 WNI kita, itu konteks berbeda. Itu terjadi di Pulau Basilan, sementara WNI kita ditempatkan di pulau lain," jelas Mahfud dalam perbincangan dengan tvOne, Minggu, 10 April 2016.
Mahfud juga menjelaskan, dari informasi terbaru yang dia miliki, kondisi awak kapal tunda Brahma 12 dalam kondisi baik dan sehat. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa terus mengawal proses komunikasi antara perusahaan pemilik kapal Brahma 12, PT Patria Marine Line dengan kelompok Abu Sayyaf.
"Memberi ruang pengawalan, pendampingan pada komunikasi yang sejak awal dilakukan penyandera dengan perusahaan," kata Mahfud.
Mahfud menilai tindakan ini paling mungkin dilakukan jika mengutamakan keselamatan para sandera. "Bukan pemerintah lepas tangan, tapi pemerintah memang tidak mungkin komunikasi dengan Abu Sayyaf," katanya.
Opsi untuk mengedepankan komunikasi antara perusahaan dengan Abu Sayyaf menjadi pilihan paling logis menurut Mahfud, karena pemerintah Indonesia dilarang otoritas setempat untuk memasuki wilayah tersebut dan melakukan negosiasi secara langsung.
Sebelumnya, . Selain itu, ada 50 tentara lainnya terluka dalam kontak senjata Sabtu, 9 April 2016, di Pulau Basilan. Sementara itu, dari kelompok militan, dilaporkan lima orang tewas.
Pertempuran ini terjadi dalam perburuan pimpinan Abu Sayyaf yang telah menyatakan sumpahnya untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Di mana pemerintah Amerika Serikat menawarkan imbalan sebesar US$5 juta untuk informasi yang mengarahkan pada penangkapan Isnilon Hapilon. (ase)
