- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA.co.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, pemerintah tidak akan terlibat dalm proses negosiasi tebusan terhadap warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata di Filipina.
“Itu (uang tebusan) urusan perusahaan,” kata Luhut di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu 20 April 2016.
Meski begitu, menurut Luhut, pemerintah akan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah Filipina terkait upaya pembebasan sandera bersama. " kita masih monitor," katanya.
Luhut juga memastikan sejauh ini total 14 WNI yang disandera oleh kelompok , masih dalam kondisi baik. Namun demikian, militer Indonesia belum bisa berbuat jauh.
Sebabnya, ada regulasi Filipina yang memang melarang ada militer asing masuk ke Filipina. “(Indonesia) Tidak akan pernah bisa masuk karena undang-undangnya Filipina tidak membolehkan tentara asing masuk ke sana,” katanya.
Ia berharap, penyelesaian masalah penyanderaan itu juga bisa disegerakan. Terutama saat nanti ada kunjungan dari Menteri Luar Negeri Filipina dan panglima Filpina dan Malaysia ke Indonesia pada awal Mei 2016.
Baru-baru ini, 10 WNI yang bekerja di kapal pengangkut batu bara disandera oleh kelompok di Filipina. Kelompok ini meminta tebusan senilai Rp15 miliar.
Namun belum usai masalah ini, pembajakan kapal kembali terjadi dari kapal perjalanan menuju Tarakan Kalimantan Utara. Empat WNI kembali disandera dan diduga pelakunya masih kelompok bersenjata .
