- bnpt.go.id
VIVA.co.id – Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian tak hanya ahli dalam menangani soal terorisme di Tanah Air tapi mempunyai keahlian dalam menata anggaran di Korps Bhayangkara.
Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan menuturkan, Tito Karnavian diklaim saat menjabat Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) mampu memperjuangkan anggaran Polri naik menjadi Rp10 triliun dari anggaran sebelumnya Rp57 triliun menjadi Rp67 triliun.
"Dampaknya, anggaran operasional Polri naik dari 22 persen menjadi 28 persen," kata Edi Hasibuan dalam keterangannya kepada VIVA.coid, Sabtu, 18 Juni 2016.
Tentunya, dengan adanya peningkatan anggaran maka akan berpengaruh terhadap kinerja anggota Polri ke depan. Oleh karena itu, Tito Karnavian sebagai Kapolri ke depannya harus mampu memperjuangkan tunjangan kinerja (remunerasi) Polri agar kesejahteraannya menjadi lebih baik.
"Kalau remunerasi angkanya masih di bawah 50 persen dari gaji, maka yang terjadi adalah kultur anggota dan pejabat Polri masih akan mencari 'jabatan jabatan basah'," tuturnya.
Meski demikian, mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu mengatakan, postur anggaran Polri masih jauh dibandingkan sistem anggaran Polri di negara lain. Anggaran Polri saat ini masih sekitar 70 persen hanya untuk pegawai dan 30 persen hanya untuk operasionalnya saja.
Dampaknya, biaya operasional dalam mengungkapkan kasus hanya 35 persen. Sehingga dampaknya proses penegakan hukum tidak terpenuhi.
"Postur anggaran yang ideal menurut kajian kami adalah anggaran belanja pegawai dan operasiomal sebaiknya seimbang yakni 50 banding 50," tutur Edi Hasibuan.
Oleh karenanya, lanjut dia, perlu adanya dukungan dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Kapolri ke depannya agar berjalan dengan baik.
