Jokowi Ambil Alih Proyek Jalan Tol Mangkrak di Era SBY

Presiden Jokowi saat meninjau proyek jalan tol
Sumber :
  • VIVA/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah proyek mangkrak bertahun-tahun. Salah satunya adalah proyek Tol Cimanggis-Cibitung. Proyek jalan tol sepanjang 26 km ini dimulai sejak 2006, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya.

Mendag Lutfi Dinobatkan Jadi Pemimpin Terpopuler oleh Warganet

"Ini satu lagi yang bermasalah, sudah sejak 2006. Jadi kita ambil alih dari swasta, dan sekarang dikerjakan oleh Waskita," ujar Jokowi, saat meninjau proyek tol, Selasa 21 Juni 2016.

Menurut Jokowi, kendala dari pengerjaan proyek ini adalah pembebasan lahan. Karena sejak 2006, bahkan tidak dilakukan apapun oleh kontraktor yang sudah diberikan konsesi.

Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan, Pemkot Tangsel Dilaporkan ke KPK

"Ya enggak dikerja-kerjakan. Konsesi sudah diberikan tapi enggak dikerjakan. Ya ambil lagi. Memang milik kita kok," jelasnya.

Akibat banyak masalah itu, maka pengerjaannya masih 0,7 persen dari 26 km panjang keseluruhan.

Menteri LHK: Pembangunan Tak Boleh Terhenti Atas Nama Deforestasi

Jokowi mengakui dalam proyek tol Cimanggis-Cibitung ini ada pihak-pihak yang menggugat. Sehingga berdampak pada pembebasan lahan yang tidak tuntas dan proyek menjadi tersendat.

"Tapi yang penting, ini untuk kepentingan satu juta orang. Enggak bisa dikalahkan satu dua orang. Proyek ini harus bisa jalan untuk mengatasi kemacetan yang tiap pagi berkilo-kilo," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan anggaran untuk melanjutkan proyek ini seluruhnya sudah disiapkan, yakni sebesar Rp1,5 triliun. Diharapkan proyek ini akan rampung pada 2018 nanti.

Terlepas dari munculnya gugatan, dalam proyek tol Cimanggis-Cibitung ini, Jokowi merasa aneh dengan berbagai alasan yang menyebabkan proyek mangkrak ini. Sehingga ia ingin mengetahui penyebabnya.

"Di sini memang ada yang 50 km, ada yang 25 km, ada yang 22 km. Itu berhenti semua. Saya mau tahu ada apa ini enggak jalan-jalan," ujar Jokowi.

Pada dasarnya, Jokowi menilai mangkraknya proyek ini karena persoalan klasik. Yakni diberi konsesi pengerjaannya, tapi tidak dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah memastikan langsung mengambil alih dan menyelesaikan proyek ini.

"Kalau mau diberi lagi konsesi-konsesi, tapi yang dibagi tidak punya kemampuan, atau mau ditenteng lagi ke mana-mananya enggak akan selesai sampai kapan pun. Kalau saya tahu, ya ambil alih," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya