ICMI Harap Tak Ada Lagi Hukuman Mati di Indonesia

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.
Sumber :
  • Moh Nadlir/VIVA.co.id

VIVA.co.id – Meskipun hukuman mati khusus untuk terpidana bandar narkotika di Indonesia telah diberlakukan, namun eksekusi hukuman mati tersebut masih menuai pro dan kontra. Termasuk dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang tetap menolak keras pemberlakuan hukuman mati tersebut.

img_title Aljazair Bakal Berlakukan Hukuman Mati Bagi Pelaku Pembakaran Hutan

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie menilai bahwa hukuman mati memang cukup efisien karena tidak akan terlalu membebani negara dalam hal anggaran. Namun hal tersebut kata dia tidak manusiawi dan merujuk pada peradaban lama.  

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, sudah 140 negara di dunia yang sudah menyetop praktik hukuman mati.

img_title Sepupu Eks Presiden Suriah Bashar Assad Divonis Mati

"Saya termasuk yang setuju hapus pidana mati suatu hari nanti tapi bukan sekarang. Kita harus bertahap menuju sistem peradaban baru," kata Jimly di Jakarta, Kamis 7 Juli 2016.

Termasuk kata dia pemberlakuan hukuman mati bagi teroris juga tidak sepatutnya. Pasalnya, para pelaku harus disadarkan dan bisa diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.

img_title Orang yang Dihukum Mati Apakah Dosanya Langsung Habis? Buya Yahya Beri Penjelasan Berdasarkan Syariat Islam

"Mati syahid itu kan kesimpulan manusia, Tuhan belum tentu. Bunuh diri tidak bisa bawa orang jadi syahid," kata dia mengenai pemahaman pelaku teror yang perlu diluruskan.

Gelombang hukuman mati terhadap gembong narkoba telah dilakukan sebanyak dua kali. Saat ini tengah dipersiapkan eksekusi tahap tiga namun Kejaksaan Agung belum memastikan waktu pasti pelaksanaan hukuman tersebut.

Ilustrasi hukuman mati.

Terima Suap Rp 388 Miliar, Eks Gubernur di China Divonis Hukuman Mati

Mantan Gubernur Provinsi Shanxi Jin Xiangjun dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan dua tahun karena dinilai terbukti melakukan korupsi berupa penerimaan suap

img_title
VIVA.co.id
9 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut