- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Sejak Bareskrim Polri mengungkap adanya temuan vaksin palsu, yang diikuti dengan diumumkannya nama-nama rumah sakit penerima, dan sejauh ini turut menyeret nama tiga orang dokter, masalah ini masih terus bergulir hingga sekarang.
Masalah vaksin palsu melibatkan banyak pihak dalam rantai distribusinya, hari ini pihak-pihak terkait bersama-sama melakukan konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan RI, Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Mereka adalah Konsil Kedokteran Indonesia, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Badan Pengawas Rumah Sakit, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kemkes RI.
Selain mengeluarkan enam pernyataan sikap yang ditanda tangani oleh kedua belas pihak tersebut, Kemkes juga memastikan bahwa kejadian ini bukan karena adanya penimbunan.
"Sebenarnya produsen vaksin sangat sedikit di dunia," ujar Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, dalam jumpa pers tersebut, di kantor Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan, 19 Juli 2016.
Maura juga mengatakan bahwa kelangkaan vaksin murni karena masalah teknis, di mana produsen yang sedikit harus memenuhi kebutuhan seluruh negara.
"Kenapa langka, itu karena semua negara membutuhkan, jadi kalau ada masalah teknis di produsen luar negeri (akan langka jadinya), satu produsen bisa produksi 1 hingga 2 jenis vaksin, jadi tidak ada penimbunan, itu betul-betul teknis," kata Maura.
Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan dari Ketua Konsil Kedookteran Indonesia (KKI) Prof. dr. Bambang Supriyatno yang menyatakan bahwa kelangkaan hanya terjadi pada vaksin impor, sedangkan untuk vaksin buatan Biofarma tidak langka.
"Kelangkaan (vaksin) bukan yang pemerintah, tapi yang impor. Misal rumah sakit swasta impor lebih mahal, ada faktor gengsi di situ, yang tidak ada ini yang kemudian dimanfaatkan, sebenarnya kualitasnya juga sama," ucap Bambang.
(ren)
