PDIP Peringatkan Ahok Soal Cuti Kampanye

- Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan judicial review Undang-undang Pilkada terkait aturan cuti kampanye pejabat yang menjabat atau petahanan yang maju mencalonkan diri di pilkada menuai berbagai komentar.

Komentar, salah satunya juga datang dari ‎Ketua DPP PDIP Andreas Pareira. ‎Menurutnya, mantan Bupati Belitung Timur yang akrab disapa Ahok itu ‎harus tetap mengambil cuti, sebagai pembatasan keterlibatan incumbent di dalam proses kampanye.

‎"J‎adi bisa berimbang dan ini berlaku untuk seluruh incumbent di Indonesia," ujar Andreas dalam acara diskusi di Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur, Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016.

Jika tak ambil cuti, lanjut Andreas, hal itu akan memberikan kesan menguntungkan bagi pihak incumbent. Dengan artian, jika pejabat terkait tak cuti, dikhawatirkan akan ‎memudahkan si calon untuk melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas yang ada.

Oleh karena itu, Andreas pun meminta, agar sejumlah aspek yang ‎menyangkut kebijakan publik harus bisa diputuskan sebelum masuk masa kampanye.

"Makanya di sini apakah itu gubernur yang harus mutuskan, atau Plt-nya yang bisa memutuskan misalnya APBD itu nantinya Plt enggak punya wewenang,"‎ katanya.

Meski demikian, kata Andreas, yang memutuskan tepat atau tidak dalam hal uji materi UU Pilkada sendiri yakni Hakim di Mahkamah Konstitusional, karena terkait dalam kepentingan publik.