- Antara/ Andika Wahyu
VIVA.co.id – Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Nusron Wahid, menyampaikan penjelasannya terkait kontroversi perkataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, terkait surat Al Maidah. Dia mengritik mereka yang bertubi-tubi menyerang Ahok, termasuk dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Assalamualaikum, bapak ibu sekalian yang kami hormati, umat Islam ini memang biasa ramai, ramainya umat islam itu selalu disebabkan oleh dua hal, yaitu kalau enggak salah faham, fahamnya yang salah, Selalu itu saja” ujar Nusron Wahid dalam acara talkshow Indonesia Lawyers Club di tvOne dengan tema “#SetelahAhokMintaMaaf” pada Selasa malam, 11 Oktober 2016.
Nusron menegaskan, yang namanya teks apa pun itu bebas tafsir, bebas makna. Karena itu, yang namanya al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan dan yang paling tahu tentang al-Quran itu sendiri adalah Allah dan Rasul.
"Bukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bukan Ahmad Dhani. Bukan Daniel Simanjuntak dan bukan juga saya," kata Nusron.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesa itu menegaskan yang paling tahu tentang apa yang disampaikan Ahok di Kepulauan Seribu akhir September lalu yang tengah dikecam banyak pihak adalah Ahok sendiri. Bukan orang lain.
"Bukan orang lain, itu ilmu tafsir. Itu ilmu teks. Karena itu dia tabayun, dia menjelaskan. Dia minta maaf, tidak bermaksud menyakiti umat islam," katanya.
Setelah itu, Nusron mengkritik keras ulama-ulama di MUI karena tidak melakukan tabayun terkait persoalan Ahok. Padahal MUI telah membuat edaran bahwa Ahok telah menistakan agama.
"Keterangan MUI yang katanya dijadikan lisensi, apakah sudah melakukan tabayun, datang kepada Ahok atau memanggil Ahok? Tabayun itu harus memanggil orangnya, jangan berpendapat sendiri. Itu tabayun," kata Nusron.
Klik video lengkap Nusron wahid
Sri Mulyani Masuk Bursa Pilgub DKI Jakarta, Stafsus Buka Suara
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati diisukan menjadi incaran PDIP untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
