- VIVA.co.id/bayumaitra.net
VIVA.co.id – Dialog inklusif yang melibatkan seluruh pihak menjadi harapan penting untuk penyelesaian konflik di Papua. Ini juga berkaca dari pengalaman dalam penyelesaian konflik yang pernah merebak di wilayah Aceh, Maluku hingga ke Timor-timur.
"Tiga wilayah sudah dapat kedamaian (Aceh, Timor Timor dan Maluku) pasca Orde Baru. Semuanya melalui proses dialog multi stake-holder, termasuk negara. Karena itu menjadi tidak beralasan pemerintah Indonesia masih enggan berdialog di Papua," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, Kamis, 12 September 2016.
Bonar mengingatkan pemerintah bahwa konflik yang kini merayap di Papua tidak bisa disepelekan. Ia berharap negara bisa memberi perhatian lebih soal penanganan Papua. "Kita harap 2017 ada penyelesaian damai untuk Papua," kata Bonar.
Pastor Neles Tebay, tokoh masyarakat Papua juga membenarkan kebutuhan akan dialog inklusif tersebut untuk masyarakat Papua. Ia meyakini jika hal itu diwujudkan maka akan ada proses rekonsiliasi antara pemerintah dengan warga.
Neles berharap besar ke Presiden Joko Widodo untuk bisa mewujudkan dialog inklusif untuk warga di Papua. Sebabnya, Jokowi dianggap figur yang paling tepat dan bisa membawa harapan baik untuk Papua.
"Pak Jokowi momentumnya sudah pas. Bapaklah yang bisa menyelesaikan konflik di Papua. Jokowi tidak punya masa lalu. Dia orangnya humanity, bisa didekati dan berani melawan arus," kata Neles.
Koordinator Jaringan Damai Papua ini juga menyebut saat ini di Papua secara prinsip memang sudah mendapat perhatian lebih dari pemerintahan Jokowi. Aktivitas ekonomi juga mulai bergerak.
Namun demikian, kata Neles, konflik di dalam tetap membara dan menuntut untuk segera diredam. "(Konflik) Ini bisa membakar siapa saja dan kapan saja, baik sipil, anggota TNI atau juga polisi. Penting untuk meredam konflik," katanya. (ase)
Indef Kritik Kebijakan Bansos: Anggaran Naik Terus, Kemiskinan Cuma Turun 2,3 Persen Sejak 2010
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak efektif dalam hal mengurangi kemiskinan di masyarakat.
